KUNINGAN- Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Kuningan Dea Ariana Vamitrianto, membantah telah mengabaikan edaran Bupati Kuningan H Acep Purnama, yang mengimbau sekolah swasta untuk memberikan keringanan biaya, melalui pengurangan beban iuran bulanan siswa.
“Bukan menolak atau mengabaikan, tapi memberikan alasan bahwa kita swasta berbeda sama negeri,” kilah Dea kepada Radar Kuningan, Rabu (10/6).
Kalau di negeri, sekolah tidak perlu membayar guru, karena sudah ditangani negara. Begitu pula operasional dasar. Sedangkan sekolah swasta harus menggaji guru dan masih banyak hal lagi.
Meskipun work from home atau WFH, siswa belajar di rumah, swasta tetap menggaji staf, guru sebagaimana kewajiban. Tidak ada pengurangan gaji atau hal lain. Sebab mereka tetap bekerja, mengajar.
“Jadi kami mewakili elemen sekolah swasta, baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK keberatan kalau harus ada pengurangan biaya sekolah,” tegas dia.
Bila terjadi pengurangan biaya siswa, yang sudah disepakati dalam musyawarah komite, Ia khawatir sekolah swasta kolaps. Apalagi sampai kapan wabah Covid-19 ini berakhir, tidak ada yang tahu.
“Sekarang saja dengan belajar di rumah, banyak sekolah swasta keteteran. Sebab sumbangan dari orang tua siswa tidak maksimal,” jelas Dea.
Kalau sekolah swasta kolaps, bayangkan akan ada berapa ribu guru yang terdampak di Kabupaten Kuningan. Mereka, bahkan bisa menjadi pengangguran. Akibatnya akan ada juga puluhan ribu siswa yang tidak terlayani secara maksimal.
Di sisi lain, sekolah swasta sudah memberikan kontribusi besar dalam ikut mencerdaskan anak Kuningan. Sering sekali nama baik Kuningan harum karena prestasi siswa maupun lembaga sekolah swasta.
“Di masa pandemi Covid-19 ini, semestinya sekolah swasta justru mendapat stimulus, subsidi atau bantuan dari pemerintah,” imbuhnya. (tat)