Ulama ”Ontrog” Dewan

Tanyakan Komitmen DPRD Selesaikan Berbagai Hal KUNINGAN – Beberapa komponen umat Muslim Kuningan yang terdiri dari Garis, Persis dan sejumlah tokoh ulama mendatangi gedung wakil rakyat, Senin (11/10). Kedatangan mereka untuk silaturahmi dengan Ketua DPRD, H Acep Purnama SH MH dan menyampaikan aspirasinya terkait beberapa hal. Mulai dari persoalan Ahmadiyah hingga kebijakan pemerintahan daerah lainnya. Sedikitnya 11 orang yang mendatangi gedung DPRD, kemarin. Tampak Ketua Garis Kuningan, Ustad Jamaludin Al Jabar, Ketua Persis Ustad Iwan dan para ulama dengan komandan Kyai Ukar. Mereka langsung memasuki ruang kerja Ketua DPRD guna menyampaikan beberapa hal. Ketua dewan, H Acep Purnama SH, MH langsung menerima para ulama tersebut. Beberapa hal dipertanyakan mereka, antara lain persoalan Ahmadiyah. Sejauh ini menurut mereka penanganannya sudah tidak terdengar lagi. Untuk itu mereka mempertanyakannya kembali sejauhmana DPRD dan eksekutif menindaklanjuti persoalan Ahmadiyah ini. “Kemarin-kemarin kami menuruti himbauan pemerintah dan pihak kepolisian dengan tidak menggempur tempat ibadat Ahmadiyah. Untuk itu sekarang kami menanyakan sejauhmana tindaklanjutnya,” kata Kyai Ukar. Mereka mengakui bahwa persoalan tersebut tergantung ketegasan pusat. Namun, mereka juga menanyakan langkah kongkret Pemkab Kuningan terkait penyegelan tempat ibadat. Sebab, menurut SKB tiga menteri perlu ada pembatasan aktivitas Ahmadiyah. “Tapi kenyataannya mereka membuka segel tempat ibadatnya dan tidak diberikan tindakan apa-apa. Kalau saja yang menyobek itu dari kita, mungkin akan langsung diproses hukum,” kata Ustad Nana, ditimpali oleh ustad Iwan dan Ustad Jamaludin Al Jabar. Selanjutnya, Ustad Jamaludin menyoal pembangunan Toserba Yogya dan Vila Ganesha (kos-kosan, red) di depan kampus Uniku. Untuk Yogya, dijawab oleh Acep bahwa hal itu telah memenuhi aturan. Sedangkan soal Villa Ganesha dimaklumi yang sudah barang tentu Jamaludin membandingkannya dengan sebuah toko Cijoho yang dibongkar karena tidak mengantongi IMB. Jamal juga mempertanyakan pemberian penghargaan kepada lima tokoh pada momentum hari jadi Kuningan. Ia menanyakan kriterianya seperti apa. Sebab, dengan adanya pemberian penghargaan tersebut mengundang kecemburuan dari orang yang juga turut berpartisipasi membangun Kuningan. “Kami sih mendukung pemberian penghargaan itu, tapi dengan kriteria yang jelas. Jangan cuma asal kasih saja,” ucapnya. Acep tidak bisa memberikan jawaban terkait kriteria penerima penghargaan. Menurutnya, itu eksekutif yang menetapkan meskipun pemberiannya digelar di gedung dewan. Sedangkan terkait Ahmadiyah, Acep meminta agar para ulama bersabar. Saat ini, kata dia, bupati beserta jajaran muspida tengah berusaha mengkomunikasikannya dengan Presiden. Acep juga melontarkan pernyataan-pernyataan lain yang bermaksud ingin mencegah adanya bentrokan yang mengganggu kondusivitas Kuningan. Pantauan Radar, setelah beberapa jam berbincang-bincang kemudian para ulama meninggalkan gedung dewan. Ustad Jamaludin kepada Radar mengatakan, bahwa jawaban yang diberikan Acep kurang memuaskan. Mereka mengagendakan untuk mendatangi kantor setda selepas itu. (ded)