Ortu Keluhkan Daftar Ulang Rp365 Ribu di SMAN 6 Cirebon

 CIREBON-Daftar ulang dan biaya yang dibebankan ke siswa kembali dikeluhkan para orang tua. Kemarin, koran ini menerima keluhan salah satu orang tua murid tentang daftar ulang tersebut. Biaya yang dikenakan untuk daftar ulang di SMAN 6 sebesar Rp365 ribu. Warga mempertanyakan alasan daftar ulang digelar setiap tahun. “Ini akal-akalan pihak sekolah saja biar dapat pemasukan,” ucap salah satu warga Kota Cirebon yang mengirimkan aduannya ke Radar. Daftar ulang dan biaya yang dikenakan tentu berlawanan dengan keinginan Wali Kota Ano Sutrisno. Ano secara tegas menyatakan bahwa tidak ada biaya daftar ulang. “Untuk SMPN, orang tua hanya memikirkan ongkos sehari-hari dan seragam,” ucap Ano di hadapan warga dalam salah satu acara, kemarin. Termasuk biaya LKS yang tahun ini sudah ditanggung pemkot. Pemkot Cirebon, sambung Ano, memiliki prinsip agar warga Kota Cirebon terus sekolah tanpa alasan biaya. “Murid baru di SMAN Kota Cirebon tidak boleh ada SPP,” tegasnya. Tidak hanya itu, bagi warga Kota Cirebon yang masuk sekolah swasta, biaya SPP pun akan ditanggung oleh pemerintah. Sementara Kepala SMAN 6 Cirebon Drs Totong Muslihat MM menjelaskan tidak ada pungutan daftar ulang siswa baru kelas X (sepuluh) di SMAN 6. “Kalau mereka memberi uang, kita tolak. Untuk kelas XI dan XII (11 dan 12), tidak ada daftar ulang,” tegasnya kepada Radar, Rabu (10/7). Untuk siswa kelas XI dan XII, pembayaran yang dilakukan bukan untuk daftar ulang. Melainkan, menitipkan pembayaran SPP bulan Juli 2013. Rincian pembayaran untuk siswa kelas XI dan XII, SPP bulan Juli sebesar Rp200 ribu, pembayaran koperasi Rp120 ribu, dan keorganisasian Rp120 ribu. Jumlahnya mencapai Rp440 ribu untuk setiap siswa kelas X naik ke kelas XI. Sedangkan siswa kelas XI yang naik ke kelas XII, selain Rp440 ribu itu, ditambah membayar uang foto senilai Rp25 ribu untuk 15 biji foto. “Itu bagi yang mau. Jika tidak mau, enggak apa-apa,” tukasnya. Penitipan biaya SPP dilakukan seadanya. Artinya, SMAN 6 tidak menargetkan harus membayar sejumlah uang yang ditentukan. “Bisa nyicil. Mau bayar Rp200 ribu dulu silakan,” ucap Totong. Di dalam biaya-biaya tersebut, termasuk pula biaya pengayaan untuk kelas XII, komputer dan sertifikatnya. Di mana, pengayaan mulai dilakukan sejak semester satu. Meskipun siswa kelas XI dan XII baru belum membayar SPP atau sejenisnya, pembagian kelas tetap dilakukan dan diberikan. “SPP untuk kelas XI dan XII Rp200 ribu setiap bulan,” terangnya. Totong menerangkan, pihaknya tidak memungut biaya SPP untuk bulan Agustus. Sebab, bulan Agustus belum dijalani. Sedangkan, ada beberapa sekolah yang mengharuskan siswanya membayar SPP sampai pelunasan bulan Agustus. SMAN 6 memberikan pembebasan biaya SPP bagi siswa tidak mampu dengan mekanisme yang harus ditempuh. Seperti, menyertakan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Jika sudah demikian, SMAN 6 tidak akan menagih keuangan kepada siswa miskin tersebut. “Kami mengusung semangat memajukan pendidikan. kendala biaya dapat diatasi bersama,” ucapnya. Ketua Formasi Cirebon, Dedi Supriyatno mengatakan, pendidikan ideal tidak mengutamakan anggaran. Sebab, untuk sekolah negeri, sudah banyak subsidi pemerintah guna membangun pendidikan. Dedi menjelaskan, penempatan siswa di kelas-kelas baru tidak memerlukan biaya. Karena itu, daftar ulang yang dilakukan tidak boleh memungut biaya pembebanan kepada siswa. Menurutnya, dalam hal ini kepala disdik harus bertindak tegas. (ysf)