JAKARTA – Kondisi ekonomi yang sulit ini akan memberikan dampak, terutama pada perbankan syariah. Banyak risiko yang akan dihadapi perbankan syariah di masa pandemi Covid-19.
Oleh karena itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan industri perbankan syariah untuk berhati-hati dalam menghadapi kondisi saat ini.
Sebab, perbankan syariah mau tidak mau akan mengalami peningkatan rasio pembiayaan macet atau Non Performing fun (NPL). Ini karena disebabkan berbagai sektor bisnis mengalami penurunan pendapatan, bahkan banyak yang tidak beroperasi.
“(Kemarin) Adanya penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah menyebabkan menurunnya berbagai kegiatan di sektor seperti manufaktur, perdagangan dan bahkan proyek-proyek juga mengalami penurunan atau pembatalan,” ujar Sri Mulyani dalam video daring, kemarin (23/7).
Selain itu, bendahara negara ini menilai perbankan syariah akan mengalami pengetatan likuiditas. Kondisi ini sama yang dialami perbankan konvensional saat ini.
“Waspadai risiko peningkatan kesulitan likuiditas, penurunan aset keuangan, penurunan profitabilitas dan risiko pertumbuhan perbankan syariah yang mengalami perlambatan atau bahkan negatif,” katanya.
Menghadapi kondisi saat ini, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyarankan perbankan syariah agar mulai merevisi target pertumbuhannya.
“Perbankan syariah harus mulai melakukan revisi target pertumbuhan, sama seperti perbankan konvensional. Karena adanya pandemi Covid-19, maka keuangan lembaga-lembaga keuangan syariah akan merosot,” ucapnya.
Sri Mulyani mencatat, tahun 2019, industri perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan double digit dengan market share di sektor pembiayaan naik menjadi 5 persen.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mayoritas pembiayaan bank syariah disalurkan pada sektor yang bukan lapangan usaha, seperti pemilik rumah tinggal Rp83,7 triliun, pemilik peralatan rumah tangga lainnya termasuk multiguna Rp55,8 triliun.
Akan tetapi penyaluran pembiayaan perbankan syariah juga cukup besar untuk sektor lapangan usaha, seperti perdagangan besar dan eceran mencapai Rp37,3 triliun, konstruksi Rp32,5 triliun dan industri pengolahan sebesar Rp27,8 triliun.
Terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo Irhamna menilai, memang semua sektor harus berhati di tengah krisis seperti saat ini. “Saya rasa semua pihak harus hati-hati, terutama pemerintah dan lembaga jasa keuangan apapun. Sebab, kita tidak ada yang tahu sampai kapan kondisi ini akan berlangsung,” pungkasnya. (din/fin)