Ananta menjelsakan, program penurunan beban fiskal direalisasikan melalui pemberian dukungan kepada pemerintah dalam program KPR FLPP. SMF berperan dalam mengurangi beban fiskal pemerintah dengan membiayai porsi 25 persen pendanaan KPR FLPP sehingga pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan FLPP dari semula 90 persen.
“Untuk KPR dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada tahun ini ditargetkan dapat menyalurkan Rp3,7 triliun dari target penyaluran sebesar Rp11 triliun. Kami optimistis dapat mencapai target terserap habis untuk 102.000 rumah,” ujarnya.
Ananta menegaskan, bahwa perusahaan tak dapat menyalurkan langsung pembiayaan kepada konsumen karena status SMF merupakan pembiayaan sekunder sehingga harus melalui pihak perbankan.
“Kami boleh turut membiayai KPR konsumen pekerja nonformal. Namun, tetap dalam koridor di mana SMF itu pembiayaan sekunder, enggak bisa langsung ke konsumen tanpa melewati lembaga keuangan seperti perbankan,” pungkasnya. (der/fin)