CIREBON - Kerawanan praktik pungli terjadi dan lebih banyak di sektor pelayanan publik. Hal tersebut diungkapkan Irwasda Polda Jawa Barat, Kombes Pol Syahri Gunawan.
\"Bukan hanya kami saja yang melakukan pencegahan pungli. Tapi harus diimbangi oleh tim dari masing-masing daerah,\" ungkapnya kepada radarcirebon.com, Rabu (5/8).
Syahri menyebutkan, sejak awal tahun 2020, Tim Saber Pungli Provinsi Jawa Barat sudah menangani lebih dari 10 ribu kasus pungutan liar yang kecil hingga besar di Jawa Barat.
\"Kalau kasus pungli bantuan sosial (bansos), belum dilakukan pidana. Karena memang dalam faktanya arah pidananya belum ada.bTetapi secara administrasi kita lakukan pembinaan kepada atasannya. Kemudian untuk kasus pungli yang dilakukan ASN lebih kepada pelayanan publik, seperti contoh pembuatan KTP, sertifikat, paspor dan lain sebaginya yang terkait dengan pelayanan publik,\" katanya.
Terkait dengan proses pidana, lanjut dia, ada sebagian yang dilakukan pembinaan. Pembinaan diberikan oknum masyarakat yang melakukan pungli skala kecil, seperti pak ogah.
\"Kalau yang memang sudah tidak bisa kita bina atau levelnya pada pegawai negeri kita lanjutkan kepada proses pidana selanjutnya,” ujarnya.
Menurut Syahri, angka kasus pungli di Jawa Barat mengalami penurunan dibanding dengan tahun lalu. Karena informasi dari masyarakat berkurang.
\"Jadi kasus pungli tertinggi di Jawa Barat belum bisa menentukan karena seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat ada kasus pungli,\" pungkasnya. (rdh)