JAKARTA – Penangulangan Covid-19 dan Penyelamatan Ekonomi Nasional oleh pemerintah saat ini sudah masuk dalam tahap kronis. Pemerintah harus mampu memback-up beberapa langkah sistematis yang mampu menjangkau semua lini.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menegaskan baik ketua, satuan tugas dan jajaran kabinet yang melaksanakan dan mengendalikan implementasi terhadap program program penangulangan krisis tidak bisa kerja santai.
”Ini sudah masuk tahap Kronis. Ditandai dengan indeks pertumbuhan ekonomi di kuartal ke 2 yang terkontraksi hingga minus 5,32 persen. Segera amputasi kerja santai para menteri,” terang Arief, Jumat (7/8).
Dengan komite ini, Pemerintah Jokowi akan mulai berbenah dan mengatur kembali cara kerja dan tatanan sumber daya manusia. ”Namun pada masa ini juga jajaran menteri kabinet Indonesia Maju harus mulai beradaptasi. Minimal memiliki sense of crisis, dibuktikan dengan kinerja,” terangnya.
Pemulihan Ekonomi Nasional harus didukung dengan cara kerja. Minimal aura krisis oleh semua jajaran pemerintahan Joko Widodo dan daerah. Terutama dalam melakukan percepatan penyerapan dana untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp695,20 triliun. Belum lagi alokasi anggaran untuk penangganan Kesehatans ebesar Rp87,55 triliun dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp607,65 T.
”Maka jika dalam dua bulan mendatang budaya kerja para pembantu presiden Joko Widodo tidak atau memiliki aura krisis seperti yang di katakan oleh Joko Widodo, maka bukan tidak mungkin justru akan semakin sulit untuk bisa menghindar dari resesi ekonomi yang paling dalam terhadap perekonomian Nasional,” ungkapnya.
Ditambahkan Arief, pendelegasian Tugas oleh presiden Joko Widodo dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 kepada para menteri yang ditugaskan merupakan tugas yang sangat berat. ”Jelas masih banyak Kementerian dan lembaga yang pemimpinnya serta jajaran masih kebingungan dan tidak memiliki program program,” timpalnya.
Ditambahkan Arief, saat ini tahapan prodromal sudah dilewati. Pada tahap ini segala kejadian atau sinyal krisis akibat Cina terpapar Covid-19. Sayangnya di awal 2020 sudah mulai nampak namun pemerintah diawal tahun tetap melakukan aktivitas seperti biasa.
”Saat itu (awal Februari) Indonesia belum berdampak. Pemeritah gagal menangkap sinyal ini dengan tidak menerapkan manajemen krisis, maka dampak besar pada tahapan berikutnya,” ungkap Arief.
Pada tahap akut sebenarnya krisis belum begitu kentara namun sudah mulai dirasakan pelan-pelan oleh banyak pelaku usaha dan perekonomian nasional. ”Pada tahap ini terlahir juga istilah the point of no return. Artinya pemeritah tidak memiliki kesempatan untuk kembali memperbaiki keadaan apabila sinyal pada proses prodromal tidak diindahkan,” urainya.(fin)