KUNINGAN – Setelah muncul protes atas pemuatan kata ‘Utama’ pada brosur sosialisasi KPU, klarifikasi akhirnya diberikan. Kepada Radar, Ketua KPU Endun Abdul Haq MPd menjelaskan, setting brosur, baliho plus iklan sosialisasi pilbup tersebut dibuat sebelum pendaftaran bakal calon. Saat dikonfirmasi ulang, Endun sangat menghormati pendapat dan penilaian masyarakat terhadap pemuatan kata tersebut. Namun seyogyanya, masyarakat yang menilai itu melakukan klarifikasi terlebih dulu ke KPU sebelum menyatakan pendapatnya di media. “Secara kelembagaan KPU sangat menghormati siapapun yang berpendapat atau memberikan penilaian terhadap lembaga kami. Tapi idealnya klarifikasi dulu,” kata Endun kemarin (14/7). Dia memastikan KPU selalu menjaga kenetralan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Independensi, baginya menjadi harga mati. Kaitan dengan pencantuman kata ‘Utama’, Endun membantah jika penyetakkan brosur tersebut dilakukan pasca pendaftaran bakal calon. “Materi iklan dan brosur sosialisasi pilbup itu disetting sejak April lalu. Kemudian settingan materi tersebut diserahkan kepada perusahaan pemenang pada awal Mei,” ungkapnya. Lebih rinci, Endun menerangkan pada 2 Mei ditentukan perusahaan pemenang. Selanjutnya pada 3-4 Mei, settingan materi iklan, brosur dan atribut sosialisasi lain diserahkan ke perusahaan. Pada awal Mei itulah naik cetak dengan settingan yang KPU berikan. “Nah karena setting materi brosur tersebut dilakukan sebelum pendaftaran bakal calon maka kami tidak tahu kalau jargon Utama digunakan pasangan calon,” bebernya. Kaitan dengan penggunaan kata ‘utama’ Endun menjelaskan bahwa stafnya mencontoh brosur sosialisasi KPU Jabar ketika menggelar Pilgub Jabar. Redaksinya sama lantaran kata ‘Utama’ sudah baku digunakan. “Jadi keliru kalau kami mencetak brosur itu setelah pendaftaran bakal calon. Karena pasangan Utama sendiri dideklarasikan plus mendaftar pada 20 Mei lalu,” kata Endun. Menanggapi protes di Hotel Grand Purnama, ia tidak merasa ada protes. Bahkan pihaknya tidak menjanjikan akan menarik brosur yang telah beredar. Wawan Supratman sendiri selaku pihak pemrotes tidak menghadiri acara di Grand Purnama. “Kami tegaskan bahwa kami tetap harus netral. Faktanya memang seperti itu sehingga silakan public yang akan menilai sejauhmana kenetralan kami dalam penyelenggaran pilbup,” tandasnya. Ketika ditanya apakah brosur tersebut hendak ditarik, ia mengatakan jawaban tersebut mesti secara kelembagaan. Yang jelas selama ini tidak ada rencana penarikan mengingat fakta memang seperti itu. Bagi Endun hal itu tidak ada persoalan. (ded)
Kategori :