JAKARTA - Anggaran media sosial (medsos) termasuk influencer dari pemerintah terus melonjak. Dari ratusan juta di tahun 2014 menjadi ratusan miliar di tahun 2020.
Dari penelusuran ICW yang merujuk pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di 34 kementerian dan non-kementerian termasuk dua lembaga hukum, hampir semuanya menggunakan jasa influenceratau pemengaruh.
Salah satu contoh lembaga yang menggunakan para influenceradalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyosialisasikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019.
Atas temuan ini, Egi Primayoga dari ICW mempertanyakan peran kehumasan pemerintah. \"Jadi tidak berguna fungsi kehumasan,” kata Egi, seperti dilansir BBC.
Namun pihak istana menyatakan influencer merupakan pelengkap jubir dan humas pemerintah, karena \'mampu menyentuh akar rumput dengan bahasa yang mudah dicerna\'.
Kata Egi, lembaganya menemukan bahwa total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital sepanjang tahun 2014 hingga 2020 adalah sebesar Rp1,29 triliun, dengan total 133 paket pengadaan.
Rinciannya sebagai berikut :
2014 : Rp609 juta (2 paket)
2015 : Rp5,3 miliar (3 paket)
2016 : Rp606 juta (1 paket)
2017 : Rp535,9 miliar (24 paket)
2018 : 247,6 miliar (42 paket)
2019 : Rp183,6 miliar (36 paket)
2020 : Rp322,3 miliar (25 paket)
\"Jika ditelusuri berdasarkan kata kunci, aktivitas digital banyak dikakukan melalui media sosial. 68 paket pengadaan dengan kata kunci \"media sosial\" total anggaran 1,16 triliun,\" kata Egi. (yud)