JAKARTA - Kantor Staf Presiden membantah anggapan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak percaya diri dengan program-programnya. Sehingga harus menggunakan influencer dalam menyosialisasikan kebijakan kepada masyarakat.
\"Saya kira bukan tidak percaya diri. Tapi karena influencer itu kan banyak pengikutnya di sosmed. Jangkauannya lebih luas, terutama di kalangan milenial,\" ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Donny Gahral Adian kepada wartawan, Jumat (21/8).
Menurut Donny, milenial yang jumlahnya 40 persen dari populasi penduduk lebih aktif di media sosial. Sehingga bantuan influencer lebih efektif untuk memperkenalkan program pemerintah. \"Jadi, program-program itu bisa dipahami,\" ujar dia.
Baca juga:
Anggaran Influencer Bikin Gaduh, Begini Faktanya
Sebelumnya, pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1,29 triliun untuk aktivitas digital sejak 2014. Data tersebut itu disebutkan Indonesia Corruption Watch (ICW) dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Anggaran yang dikeluarkan sejak 2014 tersebut, untuk nilai paket pengadaan terbanyak pada 2017 senilai Rp 535,9 miliar dan pada 2020 sebesar Rp 322,3 miliar.