Safari Ramadan Bikin Geger, Ketua DPRD dan Wabup Tidak Dilibatkan

SUMBER– Ketua DPRD dan Wakil Bupati Cirebon berang. Keduanya merasa tidak dilibatkan dalam kegiatan Safari Ramadan yang terdiri dari kegiatan buka puasa bersama, tarawih keliling dan salat isya di Pendopo Bupati Cirebon yang melibatkan banyak PNS. Ketua DPRD dan wabup menduga ada upaya pengkondisian pegawai negeri sipil (PNS) untuk mendukung pasangan cabup dan cawabup yang di-back up penuh bupati yakni Hj Sri Heviyana Supardi-H Rakhmat. Tak terima ditelikung, Ketua DPRD, H Tasiya Soemadi Al Gotas SE MM langsung mengundang Sekretaris Daerah, Drs H Dudung Mulyana MSi dalam rapat Badan Anggaran, Senin (15/7) untuk dimintai penjelasannya. “Ketika masa jeda rapat Badan Anggaran, Pak Ason (Wakil Bupati, H Ason Sukasa SmHk) mendatangi saya dan menyampaikan dugaan bahwa sekda sudah masuk ke ranah politik dengan melakukan pengkondisian PNS untuk mendukung salah satu pasangan calon,” ujar Gotas, di sela rapat Badan Anggaran. Tudingan Ason, kata Gotas, didasari beberapa surat dan jadwal kegiatan Safari Ramadan yang penyusunannya tidak melibatkan wakil bupati. Ditambah lagi, ketua DPRD dan seluruh unsur Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) tidak diundang. “Saya minta Pak Sekda untuk mengklarifikasi kepada kami tentang jadwal itu,” katanya. Gotas menegaskan, dalam bertugas memandu jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Cirebon, sekda bertugas melayani 52 pejabat politik yang terdiri 50 anggota DPRD dan dua  kepala daerah. Sekda tidak boleh memberikan pelayanan yang lebih kepada salah satunya. “Sekda itu bertugas bukan sebagai sekretarisnya bupati, apalagi menjadi sekretarisnya Ibu Heviyana yang bukan pejabat politik. Dia (Hj Sri Heviyana Supardi) hanya ketua organisasi kewanitaan yakni PKK,” sindir Gotas. Gotas menambahkan, kalau sekda teridikasi melakukan kerja politik dengan mendukung salah satu pasangan calon, hal ini akan berbahaya. Karena, Kabupaten Cirebon akan menjadi tidak kondusif. “Jadi saya mohon untuk bersikap netral,” tandasnya. Menjawab tudingan tersebut, Sekretaris Daerah, Drs H Dudung Mulyana MSi membantah ada pengkondisian PNS. Dirinya menjelaskan, khusus untuk jadwal tarawih berjamaah di Rumah Dinas Bupati Cirebon, merupakan jadwal rutin tahunan dan memang tidak melibatkan Forpimda, termasuk ketua DPRD dan wabup. “Dalam pikiran saya, tidak ada sedikit pun berniat untuk menggiring kawan-kawan PNS guna melakukan gerakan dukungan kepada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati,” kilahnya. Namun, lanjut Dudung, kalau memang dianggap berdampak negatif terhadap kondusivitas daerah, pihaknya akan melakukan evaluasi. (jun)