Lagi, Kuwu Tolak BLSM, Khawatir Jadi Sasaran Tembak Warga

KARANGSEMBUNG– Pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai program penanggulangan pasca kenaikan harga BBM membuat pusing sejumlah kuwu. Pasalnya, masyarakat yang tidak mendapatkan undangan untuk pengambilan BLSM, menuduh kuwu yang mengatur semua pendataan. Kuwu Desa Karangmalang, Kecamatan Karangsembung, Saroni mengungkapkan, program BLSM telah mengadu domba pemerintah desa dengan masyarakat. Pasalnya, banyak masyarakat yang menyerang pemerintah desa karena dianggap melakukan pendataan dilakukan tertutup dan lebih mementingkan keluarganya. Padahal, faktanya pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak tahu kapan dilakukan pendataan oleh pemerintah pusat. “Kami terima jadi dari (pemerintah, red) pusat. Sementara data yang digunakan hasil sensus pada tahun 2011,” ujar dia, kepada Radar, Senin (15/7). Saroni mengungkapkan, mestinya pemerintah pusat jeli dalam membaca berbagai kemungkinan konflik dalam pembagian BLSM. Termasuk soal data lama yang digunakan. Sebab, dalam rentang dua tahun tentu telah telah terjadi perubahan di masyarakat, salah satunya taraf kehidupan ekonomi. Saat sensus penduduk tahun 2011 ada masyarakat yang terdata masih dalam kategori miskin. Namun, kehidupannya meningkat dan tahun ini banyak yang sudah mampu membangun rumah. “Mereka itulah yang banyak mendapat BLSM, sementara masyarakat yang masih miskin tidak terdata. Ini yang menjadi buruk sangkanya masyarakat kepada pemerintah desa,” imbuhnya. Saroni mengaku, sudah melakukan segala upaya untuk meredam konflik. Bahkan, tidak seperti desa lain, Saroni tidak berani melakukan pemotongan dengan dalih bagi rata dengan warga yang tidak dapat BLSM. Pasalnya, dari jumlah total kepala keluarga (KK) miskin sebanyak 1.206 jiwa, yang mendapatkan BLSM hanya 451 KK. “Apa pun alasannya, saya tidak berani melakukan pemotongan. Bahkan, perangkat desa yang dapat BLSM saya intruksikan untuk dikasihkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” terangnya. Saroni meminta pemerintah pusat melakukan sosialisasi dengan benar kepada masyarakat dengan cara turun langsung, berikut petugas Badan Pusat Statistik (BPS) yang melakukan pendataan. Sosialisasi ini diperlukan untuk menerangkan kepada masyarakat mengenai kriteria yang berhak mendapatkan BLSM, karena pembagian BLSM ini tidak tepat sasaran. “Harusnya pembagian jangan sekarang-sekarang. Dua bulan sebelum pembagian sudah disiapkan data-data yang riil, sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” tuturnya. (jun)