INDRAMAYU - Kericuhan terjadi antara wartawan dengan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indramayu. Kericuhan terjadi saat wartawan melakukan peliputan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati (balonbup-balonwabup), Minggu (6/9).
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Indramayu, Agung Nugroho, menyesalkan kericuhan tersebut. Menurutnya, kericuhan tidak perlu terjadi jika sejak awal terbangun komunikasi yang baik antara KPU Kabupaten Indramayu dengan awak media.
\"Kami sangat menyesalkan kenapa gesekan ini bisa terjadi. Kalau sejak awal mereka (KPU Indramayu, red) mampu membangun komunikasi yang baik dengan rekan-rekan jurnalis, peristiwa seperti kemarin tentu tidak perlu terjadi,\" ujar Ketua PWI Perwakilan Indramayu, Agung Nugroho, Selasa (8/9).
Baca juga:
Konser Raisa di SUGBK Gagal Digelar karena Pandemi Covid-19
Regulasi PPPK Tidak Ada Kemajuan, Johan Budi Kritisi Kinerja KemenPAN-RB
Belum Insyaf, Keluar Penjara Menjambret Lagi
Sebagai lembaga publik yang memiliki tugas strategis dalam penyelenggaraan pilkada, kata Agung, KPU Kabupaten Indramayu seharusnya menjadikan wartawan sebagai salah satu mitra kerja. Sehingga seluruh proses tahapan pilkada, bisa disosialisasikan kepada masyarakat dengan optimal.
\"Tapi kalau saya perhatikan, ada jarak pemisah yang memang sengaja dibangun KPU Indramayu. Dan itu yang dikeluhkan rekan-rekan wartawan yang sedari awal merasa kesulitan untuk mengakses informasi seputar pilkada di KPU Indramayu,\" ujarnya.
Agung bahkan menilai KPU Kabupaten Indramayu cenderung abai dan kurang akomodatif dengan para pewarta. Hal ini bisa dilihat dari minimnya peran media, yang turut menyosialisasikan proses dan tahapan pilkada di Indramayu.
\"Toh wibawa KPU Indramayu tidak akan menjadi rendah, hanya karena memberi ruang lebih bagi wartawan. Jadi tidak salah juga, jika KPU Indramayu mau menggandeng dan melibatkan wartawan sebagai mitra kerjanya,\" tuturnya.
Terlebih di masa pandemi Covid-19, KPU Kabupaten Indramayu seharusnya mampu merangkul seluruh kalangan, termasuk wartawan. Sehingga harapan pilkada yang jujur, adil, fair dan demokratis, akan bisa diwujudkan sebagaimana cita-cita bersama masyarakat Kabupaten Indramayu.
\"Kami sangat paham dan maklum betapa tidak mudah menggelar pilkada di masa pandemi, dengan selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun itu juga tidak bisa dijadikan alasan KPU Indramayu menjadi abai dan kurang akomodatif kepada awak media,\" tegasnya.
Hal senada diungkapkan Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Indramayu, Tomi Imdra. Ia menyayangkan sikap Ketua KPU Indramayu yang dinilai arogan dan tida menghormati tugas jurnalis di lapangan.
\"Selama berlangsungnya pilkada tidak pernah terjadi. Ketua KPU Toni tidak profesional dan kurang paham tentang tugas jurnalis,\" kata Tomi.