JAKARTA-Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah menyiapkan skema khusus untuk menargetkan masyarakat bisa merdeka dari buta aksara.
Berdasarkan catatan Kemendikbud, angka buta aksara di Indonesia berada di angka 1,78 persen pada 2019. Adapun wilayah yang terdeteksi memiliki tingkat buta aksara cukup tinggi terdapat di daerah Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.
“Pemerintah senantiasa terus mengupayakan agar seluruh masyarakat lepas merdeka dari permasalahan buta aksara,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nadiem Makariem mengatakan, dalam acara Hari Aksara Internasional yang ke-55 melalui siaran daring, Selasa (8/9).
Nadiem mengatakan, pihaknya saat ini tengah membuat strategi untuk mengatasi buta aksara di Indonesia. Di antaranya memutakhirkan data buta aksara, memperluas layanan pendidikan program keaksaraan dan mengembangkan sinergi dalam upaya penuntasan buta kasara.
“Kemudian pemeliharaan kemampuan keberaksaraan masyarakat, serta mengakselerasi inovasi layanan program pada daerah terpadat buta aksara,\" ujarnya.
Meski kondisi saat ini di tengah pandemi covid-19, Nadiem mengajak kepada seluruh pihak untuk bergotong royong memperjuangkan pendidikan yang inklusif untuk mengentaskan permasalahan buta aksara.
“Saat pandemi selesai, kita harus yakin akan keluar menjadi pemenang yang terus memiliki harapan dan cita-cita untuk mengentaskan buta aksara dari negara kita tercinta,\" tuturnya.
Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen), Jumeri menambahkan, setidaknya ada empat langkah yang disiapkan untuk memetakan langkah-langkah penuntasan buta aksara di Indonesia.
“Yang paling utama dalam penuntasan buta aksara di Indonesia adalah ikhtiar untuk menurunkan tingkat buta aksara itu kurang dari satu persen. Kemudian Kemendikbud sudah mengembangkan kurikulum yang lebih menekankan pada penguasaan kompetensi serta penguatan karakter peserta didik,\" kata Jumeri.
Untuk langkah yang ketiga, kata Jumeri, terkait peningkatan kualitas pendidikan dengan penguatan literasi di masyarakat. Menurutnya, ini menjadi penting sebab Indonesia saat ini tengah menghadapi pandemi Covid-19.
“Covid-19 telah membatasi interaksi guru dan peserta didik. Banyak pesan dan informasi diberikan dalam bentuk non verbal, tertulis, yang tidak bisa langsung tatap muka,\" terangnya.
Keempat, lanjut Jumeri, kolaborasi satuan pendidikan dengan berbagai pihak. Kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga perguruan tinggi dibutuhkan guna menuntaskan buta aksara.
“Gerakan literasi di masyarakat lewat program Kuliah Kerja Nyata (KKN) jadi salah satu jalan yang bisa dilakukan. Mahasiswa bisa terjun sekaligus melatih masyarakat untuk meningkatkan derajat aksaranya,” pungkasnya. (der/fin)