JAKARTA – Kekhawatiran sejumlah pihak tahapan Pilkada Serentak 2020 menjadi kluster baru, akhirnya terbukti. Ini setelah 59 calon kepala daerah (cakada) di 21 provinsi terkonfirmasi positif COVID-19. Padahal, awalnya hanya terdeteksi 37 orang.
Namun, update terbaru jumlahnya membengkak menjadi 59 calon. “Data tersebut terus bertambah. Hingga 8 September 2020, ada penambahan. Sehingga total 46 orang bakal calon yang positif terinfeksi virus Corona. Kemudian, data bertambah lagi menjadi 59 orang,” kata Menkopolhukam Mahfud MD di Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (9/9).
Dia menyebut sedikitnya ada 300 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan bakal paslon di tahapan pendaftaran ke KPU. Mayoritas lantaran terjadi kerumunan massa.
Mahfud mengingatkan para kontestan, timses maupun masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkada, tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. “Ini perlu dilakukan. Selain melindungi diri sendiri, juga untuk melindungi orang lain agar tidak terpapar Corona,” terang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Menurutnya, harus ada tindakan tegas dari semua penyelenggara Pilkada. Mulai dari di tingkat daerah hingga pusat. Para pelanggar protokol kesehatan wajib diberi sanksi. “Dalam rangka penegakan disiplin perlu ada penjatuhan sanksi yang tegas,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi, menilai kampanye mengerahkan massa secara masif sudah ketinggalan zaman. “Saat ini, apapun yang kita butuhkan tinggal klik saja. Untuk pengerahan massa saat pilkada merupakan ajang show of force atau unjuk kekuatan pasangan calon. Selain itu mendongkrak popularitas,” kata Jojo dalam diskusi virtual di Jakarta, Rabu (9/9).
Apalagi, dalam kondisi pandemi COVID-19, tidak memungkinkan untuk mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Dengan perkembangan teknologi, massa secara virtual lebih signifikan ketimbang massa yang datang berkerumun.
“Tergantung pada kreativitas tim kampanye dalam menggunakan massa virtual atau online. Caranya, media massanya yang datang ke rumah-rumah, bukan publik yang dipaksa ikut kampanye,” imbuhnya.
Tahapan pendaftaran bakal pasangan calon pilkada beberapa waktu lalu, menunjukkan hilangnya kontrol dengan banyaknya massa. “Saya khawatir pada kampanye nanti. Karena paling besar potensinya melibatkan massa,” ucap Jojo.
Terpisah, anggota DPR RI Marwan Jafar, mendesak kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan. “Betapa sangat mendesaknya mengutamakan penanganan berdisiplin menjalankan berbagai protokol kesehatan. Tujuannya mencegah penyebaran COVID-19,” kata Marwan di Jakarta, Rabu (9/9).
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu mendorong agar tes COVID-19 terus dimasifkan untuk pelacakan penularan yang lebih cepat. Sehingga laju infeksi virus corona jenis baru dapat ditekan secara komprehensif.
Selain itu, tenaga kesehatan juga harus diperhatikan keselamatannya. Terutama saat tahapan Pilkada Serentak 2020. Dia mengingatkan para calon agar tidak lagi membawa atau membiarkan ada kerumunan massa. (rh/fin)