Sekolah Swasta di Indramayu Sepi Peminat, Dampak Kebijakan KDM Rombel 50 Siswa

INDRAMAYU, RADARCIREBON.COM - Kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi terkait rombongan belajar (Rombel) dinaikkan menjadi 50 siswa per kelas, berdampak terhadap sekolah swasta.

Di Kabupaten Indramayu, dampak dari kebijakan tersebut menyebabkan sekolah swasta menjadi sepi peminat.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Indramayu, Wiwin Alfian SPd.

Menurut Wiwin, Keputusan Gubernur Jawa Barat (Kepgub) Nomor: 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) mendapat sorotan tajam dari FKSS Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Indramayu. 

BACA JUGA:Mutasi Pejabat Pemkab Cirebon Termasuk Sekda Hilmi Digeser Imron, Cek Daftarnya

FKSS Indramayu menilai, kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), terkesan tidak mempertimbangkan keberadaan dan nasib sekolah swasta. 

Dijelaskan Wiwin, minat calon siswa mendaftar ke sekolah swasta di Indramayu menjadi berkurang.

Bahkan, sebutnya, ada sekolah swasta yang hingga saat ini belum menerima siswa baru sama sekali.

Ditambahkan Wiwin, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada sekolah swasta, tetapi juga sekolah negeri yang kurang diminati. 

BACA JUGA:Mulai Beroperasi, 9 Sekolah Rakyat di Jawa Tengah untuk Anak Keluarga Miskin

Sekolah-sekolah yang sebelumnya kesulitan mendapatkan siswa kini semakin tertinggal, sementara sekolah favorit kian membludak.

Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS), disebutnya merupakan program bagus jika diterapkan dengan aturan yang tepat. 

Dijelaskan Wiwin, jika tujuannya untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu, maka harusnya melibatkan pihak-pihak seperti Dinas Sosial atau program PKH.

"Tapi implementasinya tidak sesuai, terutama terkait jumlah siswa dalam satu rombel," ucap Wiwin dikutip dari Koran Radar Cirebon Edisi Senin, 14 Juli 2025.

Sumber: