Wamenko Pangan Hanif Faisol Nurofiq Pastikan Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Pangan di Indramayu

INDRAMAYU, RADARINDRAMAYU.ID – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, meninjau langsung penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) Cadangan Beras Pemerintah (CBP) alokasi Juli–September 2026 di Balai Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten INDRAMAYU, Kamis (20/8/2026).

Dalam kunjungannya, Hanif menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga berbagai komoditas pangan. Pengawasan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan sejumlah lembaga, di antaranya Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pangan Nasional.

Menurut Hanif, pemerintah telah menyiapkan cadangan pangan yang tersimpan di gudang Bulog sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gejolak harga di tengah masyarakat.

“Bila harga semakin jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET), maka pemerintah akan melakukan evaluasi. Di antaranya melalui pemberian Bantuan Pangan, kemudian ada penyaluran SPHP dan langkah lainnya,” ujar Hanif.

BACA JUGA:Roberto Carlos Bantah Masuk Islam, Ungkap Fakta di Balik Foto Pernikahan

Ia menambahkan, upaya menjaga stabilitas pangan juga dilakukan melalui berbagai program dan peran sejumlah badan usaha pangan. Salah satunya melalui pengembangan warung pangan oleh ID FOOD yang diharapkan dapat mendukung stabilisasi harga di tingkat masyarakat.

Hanif mengakui menjaga stabilitas harga pangan secara nasional bukan pekerjaan sederhana. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan serta jumlah penduduk yang mencapai sekitar 288,3 juta jiwa membuat kebutuhan dan distribusi pangan memiliki dinamika yang berbeda di setiap daerah.

“Dinamika yang cukup dinamis ini mendapat perhatian serius dari pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Dengan karakteristik yang berbeda tentu ada kesenjangan-kesenjangan harga yang memerlukan waktu untuk bisa menstabilisasikan,” katanya.

Karena itu, pemerintah daerah diminta mengambil peran aktif dalam memantau ketersediaan dan keterjangkauan pangan di wilayah masing-masing. Pemda juga harus mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan memastikan pasokan komoditas tetap tersedia.

BACA JUGA:SMPN 7 Kota Cirebon Tembus Level Asia Tenggara, Jadi Satu-satunya Wakil Jabar di NGTS Showcase

Hanif mencontohkan Kabupaten Indramayu yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil beras dan jagung. Meski memiliki produksi yang kuat untuk sejumlah komoditas, menurutnya setiap daerah tetap membutuhkan pasokan dari wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan lainnya.

“Mungkin Indramayu jagung, beras sudah swasembada, tapi mungkin komoditas lain harus cepat mendatangkan dari luar. Nah ini yang harus tetap didesain oleh pemerintah daerah,” jelasnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan pemantauan di pasar. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kebutuhan masyarakat, kondisi pasokan, hingga ketersediaan stok di Bulog.

Keseriusan pemerintah dalam mengelola sektor pangan, lanjut Hanif, menjadi salah satu dasar dibentuknya Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, aparat keamanan, dan berbagai unsur terkait dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen.

BACA JUGA:5 HP Android Bekas Kamera Terbaik Rp2-4 Jutaan di Agustus 2026! Ada yang Punya Kamera Telemacro!

Dalam kunjungan tersebut, Hanif turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran Sekretaris Daerah Indramayu, pimpinan Bulog Indramayu, Satgas Pangan, Kapolsek, Danramil, serta seluruh pihak yang terus berkoordinasi menjaga stabilitas pasokan pangan.

“Ini semua kita menjaga supaya harga ini bisa stabil. Harga produksi yang baik bisa dinikmati petani, tetapi harga pembelian yang ekonomis bisa dinikmati oleh konsumen. Jadi ini yang dijaga dua-duanya, tidak gampang menjaga dua-duanya itu,” pungkasnya.

Sumber: