Tersinggung Oleh Dedi Mulyadi, Fraksi PDIP Walk Out dari Rapat Paripurna DPRD Jabar

"Kami perlu berbuat dan ini perlu ke pimpinan untuk mengadakan interplasi, minta klarifikasi dari gubernur kalau melecehkan lembaga DPRD."

"Kami membela lembaga DPRD bukan fraksi tapi solidaritas kami bagaimana pun juga tidak bisa mempengaruhi fraksi lain," imbuhnya. 

BACA JUGA:Polresta Cirebon Laksanakan Panen Jagung Ketahanan Pangan

BACA JUGA:Kota Cirebon Lebih Siap, Bangunan Sekolah Rakyat Tinggal Pakai

Doni Maradona Hutabarat, Anggota fraksi PDI Perjuangan lainnya, mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat sebagai pemimpin tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan yang melecehkan DPRD.

Menurut Doni, negara dibangun di atas konsep trias politika. Ada legislatif, yudikatif dan eksekutif yang harus saling menjaga.

"Ucapan gubernur itu mendiskreditkan bahkan kalau saya bilang melecehkan lembaga yang dilecehkan kalau lembaga dilecehkan otomatis anggota juga dilecehkan," ungkap Doni. 

Doni menyoroti sikap Dedi Mulyadi. Menurut dia, Gubernur telah salah melangkah jika dia berpikir bisa memerintah sendiri tanpa lembaga DPRD.

"Ya kalau begitu, silakan ABPD-nya urus sendiri, Raperda buat sendiri jangan dibicarakan ke DPRD. DPRD nggak bisa diam ini lembaga negara ini dibangun dengan konsep demokrasi, nggak bisa. Tidak ada yang bisa berjalan dengan sendiri," tegas Doni. 

Dia menambahkan, seharusnya bukan hanya PDIP yang bersikap tegas terhadap pernyataan Gubernur.

Menurutnya, semua fraksi di DPRD Jawa Barat seharusnya mempertanyakan dan meminta tanggung jawab Dedi Mulyadi terkait pernyataannya pada kegiatan APDESI dan Musrenbang di Cirebon.

"Kalau gubernur merasa tidak perlu berbicara dengan anggota DPRD, nggak usah bahas Raperda di sini, buat aja Raperdanya sendiri," cetus Doni.

Dia berharap, dalam hal ini seluruh fraksi di DPRD Jabar kompak menuntut pertanggungjawaban dan klarifikasi dari gubernur.

Doni menegaskan, bahwa jika gubernur tidak mengklarifikasi pernyataannya, maka Fraksi PDIP tidak akan terlibat dalam pembahasan apa pun yang diajukan Pemprov Jawa Barat.

"Kalau gubernur tidak klarifikasi, apa pun yang gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, fraksi PDI Perjuangan tidak mau terlibat," pungkasnya.

Sumber: