Tingkatkan Akurasi Arah Kebijakan Pembangunan, Pemprov Jabar Gandeng BPS RI

JAKARTA, RADARCIREBON.COM  - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menggelar pertemuan dengan BPS RI, Jakarta Selasa 8 Juli 2025.

Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor BPS ini, mempertemukan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekda Jabar) Herman Suryatman dengan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi berkaitan dengan pemutahiran, pemanfaatan, pembaharuan data statistik.

Pembahasan secara spesifik, yakni soal pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Jabar.

DTSEN dapat bermanfaat dalam menyediakan satu sumber data yang akurat dan mutakhir untuk berbagai keperluan, terutama dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan sosial ekonomi.

BACA JUGA:Masih Tahap Obrolan, Jalur Laut Bisa Jadi Alternatif Umat Islam Indonesia Pergi ke Tanah Suci

BACA JUGA:Garam Belum Digarap Maksimal, Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Susun Strategi Pengembangannya

BACA JUGA:Harus Kerja, Penerima Bansos Dibatasi Hanya 5 Tahun

"Kami bersama teman-teman dari lintas OPD Pemda Provinsi Jawa Barat bersilaturahmi dengan Bapak Wakil Kepala BPS dan jajaran," ucap Herman.

"Hari ini hari yang spesial karena kami melaksanakan rapat dan langsung eksekusi," tambahnya.

Sejumlah detail rencana pemanfaatan DTSEN di Jawa Barat, di antaranya penjaringan siswa Sekolah Rakyat, penyaluran bantuan sosial, juga penataan kawasan kumuh perkotaan.

Rencana pemanfaatan lainnya, penjaringan program pengentasan pengangguran, penjaringan program pengentasan kemiskinan, dan penanggulangan stunting.

Sejalan dengan itu, Pemdaprov Jabar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah mengembangkan sistem pengelolaan data mikro penduduk Jabar berbasis NIK, yakni Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat (Sadarkajabar).

BACA JUGA:Masih Tahap Obrolan, Jalur Laut Bisa Jadi Alternatif Umat Islam Indonesia Pergi ke Tanah Suci

BACA JUGA:Kapan Sekolah Rakyat Dimulai? Berikut Detail Penjelasan Mensos

BACA JUGA:Siapa Mau Dapat Saldo DANA Gratis Langsung Cair Rp866.155 ke Dompet Digital? Cek Notifikasi, Ini Caranya!

Melalui platform digital tersebut, diintegrasikan data penduduk berbasis keluarga guna mewujudkan kualitas dan keterpaduan data dengan cakupan data yang dinamis untuk dibagi pakaikan antar perangkat daerah Provinsi Jabar dan pemda kabupaten/kota.

"Tentu puncaknya, Insya Allah, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ditandatangani MoU antara Ibu Kepala BPS (Amalia Adininggar Widyasanti) dan Pak Gubernur Jawa Barat (Dedi Mulyadi) berkaitan dengan pemutakhiran, pemanfaatan, pembaharuan data statistik sebagai input dalam perumusan kebijakan di Jawa Barat," tutur Herman Suryatman.

Tugas pemerintahan, ujarnya, menyediakan dan membahagiakan masyarakat dan di dalamnya ada proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang baik adalah based on data, yang berbasis data.

"Jadi data untuk eksekusi (kebijakan), yang ujungnya adalah warga masyarakat Jawa Barat yang jauh lebih sejahtera," ungkapnya. (*)

Sumber: