KDM Kukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Jabar

BANDUNG, RADARCIREBON.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengukuhkan Ikhwan Mulyawan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat di Bale Pakuan, Kota Bandung, Rabu (20/8/2025).

KDM - sapaan Gubernur Dedi - berharap BPKP Jabar di bawah kepemimpinan baru semakin cermat dalam perencanaan, khususnya dalam mengevaluasi anggaran Pemda Provinsi Jabar sebelum diserahkan ke DPRD.

"Harapannya nanti kita bersama cermat di perencanaan. Misalnya kebijakan Gubernur hari ini adalah evaluasi anggaran pra dilakukan sebelum APBD diserahkan ke DPRD,"  ujarnya

Menurutnya, potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah lebih banyak terjadi pada aspek belanja yang tidak penting, bukan pada regulasi proyek.

BACA JUGA:Komitmen Transisi ke Energi Hijau, Direksi PLN Dampingi BPKP Tinjau Langsung PLTS Terapung Cirata

"Kita juga sebenarnya sudah melakukan pencegahan penyimpangan pengelolaan keuangan, karena penyimpangan keuangan itu yang paling besar bukan pada aspek regulasi proyeknya tapi pada aspek belanja yang tidak penting," jelasnya.

KDM menambahkan, BPKP Jabar selama ini menjadi mitra strategis dalam menelaah berbagai kebijakan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi.

Tujuannya agar belanja daerah dapat memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kualitas pendidikan dan kehidupan masyarakat.

"Karena itu yang menjadi orientasi utama Pemda Provinsi Jabar dalam melakukan pengelolaan fiskal," katanya

BACA JUGA:BPKP Berhasil Selamatkan Rp 54.3 Triliun Uang Negara Tahun 2021

Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Jabar tersebut juga dihadiri sejumlah bupati dan wali kota. KDM berharap, pada penyusunan anggaran 2026, seluruh 27 pemerintah daerah di Jabar menyerahkan draf anggaran terlebih dahulu kepada Gubernur.

Setelah itu, Pemdaprov Jabar bersama BPKP akan melakukan audit perencanaan agar selaras dengan visi misi kepala daerah sekaligus sejalan dengan arah kebijakan nasional.

"Sesuai tidak dengan prinsip dasar menyelesaikan masalah layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur karena itu yang menjadi fokusnya," ujar KDM.

BACA JUGA:BPKP Dilibatkan Audit Pengelolaan Stok Vaksin COVID-19

Sumber: