Warga Ampera Kota Cirebon Datangi Rumah KDM, Minta Pemprov Jabar Jangan Asal Klaim Perihal Aset

Awalnya, menurut Arisandi, warga diminta untuk mendatangi Kabiro Administrasi Pemerintahan di Gedung Setda.

Namun di tengah perjalanan, tim posko pengaduan menghubungi dirinya agar menemui Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat.

Tapi, lagi-lagi Arisandi dihubungi untuk tidak jadi menemui Kepala BPKAD Jabar, dan diminta untuk menemui Kepala UPTD di bawah BPKAD Jabar.

"Kami berhasil menemui Kepala UPTD, tapikan tetap tidak bisa menghasilkan keputusan, sebab mereka pun harus melaporkan dulu persoalan ini ke atasannya, saya mengerti mereka tidak punya kapasitas untuk memutuskan," ucapnya.

BACA JUGA:Pemprov Jabar Siap Pulangkan Rizki Nur Fadhilah, Kiper Muda Korban Perdagangan Orang di Kamboja

Ia menambahkan, warga berharap Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat bisa menemui warga, sebab warga Jalan Ampera sudah lelah tidak ada kepastian hukum selama 13 tahun lamanya akibat pemblokiran sertifikat rumah kediaman mereka.

"Selama 13 tahun itu pula, sertifikat rumah tersebut tidak bisa digunakan sama sekali baik untuk proses penjualan rumah maupun diagunkan," ujarnya.

Disebutkan Arisandi, sebagai kepala daerah yang sangat memperhatikan masyarakatnya, Dedi Mulyadi diharapkan memiliki perhatian atas persoalan ini.

"Selama inikan Pemprov Jabar mengklaim Jalan Ampera sebagai aset, tapi Pemprov Jabar ini tidak mampu membuktikan kepemilikan atas Jalan Ampera. Untuk memberikan kepastian hukum, seharusnya Pemprov Jabar itu gugat warga, gugat kami dong, buktikan Jalan Ampera itu milik Pemprov, jangan asal klaim. Kalau mengklaim tapi tidak bisa membuktikan kepemilikan itu sudah dzolim namanya," sebutnya.

BACA JUGA:Perkuat Keterbukaan Informasi Publik di Jabar, Wagub Erwan Ungkap Strategi dan Inovasi Layanan Digital

Ia pun mendorong Dedi Mulyadi untuk mengambil langkah hukum agar ada kepastian bagi warga. 

Sumber: