Hari Buruh 2026: Pemprov Jabar Jamin Hak Korban PHK

BANDUNG, RADARCIREBON.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memastikan hak-hak pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat terpenuhi.

Dengan begitu, pekerja dapat secepatnya kembali masuk ke dunia kerja atau berwirausaha.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka menanggapi data jumlah Tenaga Kerja yang terkena PHK pada kuartal I 2026.

BACA JUGA:Demo Hari Buruh di Cirebon Diwarnai Bakar Ban, Polisi Pastikan Kondusif

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah pekerja yang terkena PHK di Jawa Barat pada periode tersebut sebanyak 1.721 orang.

Kim Agung mengatakan, hak-hak pekerja yang dipastikan terpenuhi setelah PHK di antaranya pesangon/kompensasi, klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua.

Disnakertrans Jabar juga melakukan langkah-langkah mitigasi agar PHK tidak meluas.

"Kami memastikan adanya program-program stimulus dari pemerintah yang bisa meringankan dunia industri," kata Kim Agung, Jumat 1 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Buruh.

BACA JUGA:Hanya Ditemui Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Berujung Kekecewaan

Menurut Kim Agung, PHK yang terjadi saat ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal di antaranya terjadinya krisis global yang dipicu perang Iran Vs Israel-Amerika.

Perang tersebut memicu banyak gejolak seperti naiknya harga bahan bakar minyak, plastik dan beberapa komoditas lain.

Perang juga mempengaruhi beberapa produk ekspor sehingga berdampak pada industri di Indonesia, khususnya Jabar.

BACA JUGA:Mayday di Cirebon: Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa Blokade Pantura dan Jalan Siliwangi

Perlindungan terhadap ancaman PHK menjadi salah satu tuntutan buruh pada Hari Buruh 1 Mei 2026.

Sumber: reportase