Identitas Budaya Jadi Sorotan dalam Wacana Perubahan Nama Jawa Barat

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda dinilai bukan sekadar persoalan administrasi.

Di balik usulan itu, tersimpan potensi perdebatan identitas yang bisa memunculkan resistensi dari sejumlah daerah, khususnya wilayah Cirebon dan Indramayu yang memiliki karakter budaya berbeda.

Pengamat kebijakan pemerintah daerah Hasanudin Manap menilai perubahan nama tersebut perlu dikaji sangat hati-hati. Menurutnya, nama Provinsi Sunda cenderung merepresentasikan kelompok budaya tertentu.

Padahal, Jawa Barat selama ini dihuni oleh masyarakat dengan latar budaya yang beragam. Hasanudin menegaskan, identitas Jawa Barat tidak bisa dilepaskan dari keberadaan masyarakat Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, hingga wilayah Priangan yang memiliki kekhasan budaya masing-masing.

BACA JUGA:Vonis Lebih Berat dari Tuntutan, JPU Terima Putusan Seumur Hidup untuk Priyo Bagus

Karena itu, ia mempertanyakan urgensi pergantian nama itu di tengah berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. “Jawa Barat tidak hanya dihuni oleh masyarakat Sunda.

Ada daerah-daerah yang memiliki karakter budaya berbeda dan harus menjadi pertimbangan," katanya kepada Radar Cirebon, Jumat (3/7/2026).

Menurut Hasanudin, perubahan nama provinsi berpotensi menimbulkan perasaan kurang terwakili pada sebagian masyarakat. Apalagi, selama ini identitas budaya di wilayah timur Jawa Barat memiliki sejarah dan karakter yang berbeda dengan wilayah Priangan.

Di Cirebon misalnya, identitas budaya berkembang melalui tradisi keraton, bahasa, kesenian, hingga sejarah panjang yang tidak sepenuhnya identik dengan budaya Sunda.

BACA JUGA:46 Grup Senam Kreasi Meriahkan Hari Jadi Kabupaten Cirebon Ke-544

Begitu pula Indramayu yang memiliki karakter sosial dan budaya tersendiri. Kondisi itu dinilai tidak bisa diabaikan ketika pemerintah membahas perubahan nama daerah yang menaungi seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Hasanudin bahkan mengingatkan adanya risiko muncul kembali aspirasi pemekaran wilayah yang selama ini sesekali mencuat. Salah satunya wacana pembentukan Provinsi Cirebon. Menurut dia, jangan sampai perubahan nama justru menjadi pemicu munculnya kembali sentimen yang selama ini relatif mereda.

“Jangan sampai kebijakan ini memantik kembali keinginan sebagian pihak untuk memisahkan diri dari Jawa Barat," ujarnya.

Ia menilai pemerintah dan DPRD Jawa Barat perlu menghitung secara cermat dampak sosial dari kebijakan tersebut. Sebab, persoalan identitas daerah kerap bersifat sensitif dan menyangkut rasa memiliki masyarakat terhadap wilayahnya.

Sumber: