Sampah hingga Jalan Disorot, Herman Suryatman Minta Bappeda Jabar Kawal Anggaran Daerah

BANDUNG, RADARCIREBON.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di 27 kabupaten/kota memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Herman Suryatman menegaskan, perencanaan pembangunan tidak boleh berhenti pada penyusunan dokumen.

Bappeda di setiap daerah harus memastikan kebijakan yang dirancang benar-benar diterjemahkan ke dalam program dan penganggaran yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

BACA JUGA:Pemprov Jabar Usulkan Modal PT BIJB Naik Jadi Rp8 Triliun, Perangkat Daerah Juga Dipangkas

Pesan tersebut disampaikan Herman saat memimpin Rapat Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan bersama Kepala Bappeda 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat di Kantor Bappeda Provinsi Jabar, Kota Bandung, Senin 28 September 2026.

Menurut Herman, sinkronisasi antara Pemprov Jabar dengan pemerintah kabupaten dan kota menjadi bagian penting dalam pencapaian target pembangunan provinsi.

Sebab, capaian Jabar secara keseluruhan merupakan akumulasi dari capaian 27 kabupaten/kota.

“Capaian provinsi itu agregat. Provinsi tidak punya penduduk satu pun, tidak punya wilayah sejengkal pun. Semuanya terbagi di 27 kabupaten/kota,” ujar Herman.

Atas dasar itu, Herman meminta proses perencanaan hingga penganggaran antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berjalan dalam arah yang selaras.

Keselarasan tersebut, kata dia, perlu terlihat mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Bappeda, lanjut Herman, tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif dalam proses perencanaan. Bappeda harus menjadi pengawal agar prioritas pembangunan benar-benar diterjemahkan dalam kebijakan anggaran.

Waktu Menuju Target 2029

Herman juga mengingatkan pemerintah daerah bahwa waktu efektif untuk mengejar berbagai target pembangunan hingga 2029 semakin terbatas.

BACA JUGA:Demi Efisiensi, Sejumlah OPD Pemprov Jabar Akan Disatukan Mulai Tahun Depan

Sumber: reportase