Ok
Daya Motor

Aksi Unjuk Rasa Jalan Rusak Jilid II, Bupati dan Wakil Ketua DPRD Janjikan Perbaikan Tahun Ini

Aksi Unjuk Rasa Jalan Rusak Jilid II, Bupati dan Wakil Ketua DPRD Janjikan Perbaikan Tahun Ini

Bupati Cirebon Drs H Imron MAg, Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Nana Kencanawati dan sejumlah elemen masyarakat hadiri aksi unjuk rasa jalan rusak jilid II di Alun-alun Lemahabang, Kamis 8 Mei 2025.-DEDI HARYADI-RADARCIREBON.COM

“Mari kita bangun Cirebon Timur bersama-sama. Pemerintah tidak bisa sendiri. Harus ada komunikasi yang terus menerus antara masyarakat dan pemerintah,” tambahnya.

Meski penyampaian Bupati Imron terkesan spontan dan tidak sistematis, namun intinya ia menjanjikan komitmen untuk mempercepat proses perbaikan jalan yang telah lama dikeluhkan warga.

Tak hanya Bupati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Nana Kencanawati juga turut hadir dan memberikan penjelasan terkait anggaran yang telah disiapkan untuk perbaikan jalan di beberapa titik di Cirebon Timur.

Menurut Nana, anggaran senilai miliaran rupiah telah disiapkan dan akan mulai direalisasikan paling cepat pada Agustus 2025.

“Untuk ruas Kanci-Pabuaran, sudah disiapkan anggaran sebesar 5 miliar rupiah. Jalur Gebang-Waled 10 miliar, dan untuk wilayah Serang sekitar 2.3 miliar."

"Anggaran ini sudah disiapkan, tinggal proses realisasinya saja,” jelasnya di hadapan warga.

BACA JUGA:Pertamina Balongan Pastikan Proses Transfer Crude dan Produk Aman di Jalur Laut dengan SWAT ke SPM

BACA JUGA:Manajemen Risiko Efektif dan Prudent, Kualitas Kredit BRI Semakin Membaik dengan Pencadangan Kuat

Ia juga menegaskan bahwa DPRD bersama Pemerintah Kabupaten terus memperjuangkan bukan hanya perbaikan jalan, tapi juga penanganan masalah sampah dan banjir yang menjadi momok warga Cirebon Timur.

“Mohon doanya agar semua bisa berjalan lancar. Kita perjuangkan bersama, bukan hanya infrastruktur jalan, tapi juga masalah lingkungan dan sosial lainnya,” tegasnya.

Aksi unjuk rasa ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah bahwa masyarakat menuntut kehadiran nyata dan solusi konkret. Meski janji telah diberikan, publik kini menanti pembuktian di lapangan.

Dengan tensi publik yang mulai meningkat terkait lambannya penanganan infrastruktur, pengawasan dari masyarakat terhadap janji pemerintah akan menjadi penentu apakah kepercayaan terhadap pemerintah daerah tetap terjaga atau justru makin luntur. (rdh)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: reportase

Berita Terkait