Sophi Zulfia Kritik Perencanaan Pembangunan Daerah, Anggaran Infrastruktur Jalan Dinilai Belum Ideal

CIREBON, RADARCIREBON.COM - DPRD Kabupaten Cirebon mendesak pemerintah daerah agar menyusun anggaran belanja daerah yang benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Dua hal yang dinilai paling mendesak adalah perbaikan infrastruktur jalan dan peningkatan layanan kesehatan.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH, menyoroti alokasi belanja modal dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang dinilai belum proporsional.

“Dari total belanja daerah sebesar Rp4,39 triliun, hanya sekitar Rp362 miliar yang dialokasikan untuk belanja modal. Dan dari jumlah itu, anggaran untuk jalan, jaringan, dan irigasi hanya sekitar Rp170 miliar. Ini jauh dari ideal,” kata Sophi usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (4/8).

BACA JUGA:Kondisi Terkini 2 Korban Akibat Pipa Gas Pertamina Meledak

Menurutnya, khusus untuk perbaikan infrastruktur jalan, alokasi anggaran seharusnya minimal Rp300 miliar.

Ditegaskannya, jalan rusak tidak hanya menghambat mobilitas dan ekonomi masyarakat, tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa.

“Selama turun ke lapangan, mulai dari reses hingga pertemuan langsung, aspirasi paling dominan yang disampaikan masyarakat adalah soal jalan rusak. Bahkan tak sedikit warga yang sampai berdemo karena tak kunjung ada perbaikan,” terang Sophi.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon itu menilai, perencanaan anggaran harus bersumber dari kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar rutinitas pembagian anggaran antar organisasi perangkat daerah.

BACA JUGA:2 Pekerja Terluka Akibat Pipa Gas Pertamina Meledak di Subang

“Karena ini uang rakyat, maka penyusunan anggarannya harus mencerminkan kebutuhan rakyat, bukan hanya sekadar bagi-bagi anggaran,” tegasnya.

Ia juga meminta Pemkab Cirebon untuk mengevaluasi pos anggaran yang dianggap kurang prioritas, seperti kegiatan seremonial, agar bisa dialihkan untuk memperkuat sektor infrastruktur dan kesehatan.

“DPRD sepakat, prioritas APBD 2026 harus difokuskan pada pembangunan jalan dan sektor kesehatan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan masa depan daerah,” tandasnya. (sam)

Sumber: