Ok
Daya Motor

DPRD Jabar Kembali Survei Lokasi Calon Ibukota Cirebon Timur, Ternyata Disini yang Dianggap Cocok

DPRD Jabar Kembali Survei Lokasi Calon Ibukota Cirebon Timur, Ternyata Disini yang Dianggap Cocok

Pimpinan dan Anggota DPRD Jabar bersama masyarakat cek lokasi calon ibukota atau pusat pemerintahan Cirebon Timur, Kamis 18 September 2025.-Mohamad Junaedi-RADARCIREBON.COM

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) XII melakukan kunjungan kerja ke Desa Karangmalang, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, Kamis 18 September 2025.

Tujuan para wakil rakyat Jabar datang mengunjungi Desa Karangmalang, ingin melihat langsung areal lahan yang rencananya akan dijadikan kawasan ibukota jika Cirebon Timur menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).

Dalam kunjungan itu, juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon DR Sophi Zulfia SH, Kuwu dan Perangkat Desa Karangmalang dan sekitarnya. Kemudian, sejumlah penggiat pemekaran yang tergabung dalam Forum Cirebon Timur Mandiri (FCTM).

BACA JUGA:Sebelum Menjadi Daerah Otonomi Baru, Infrastruktur dan Layanan Dasar di Cirebon Timur Harus Disiapkan

BACA JUGA:Cirebon Timur sebagai Daerah Otonomi Baru Kini Menjadi Nyata, Ini Dia 16 Kecamatan yang Masuk!

BACA JUGA:Komitmen Anggota DPRD Jawa Barat H Junaedi ST Mengabdi di Cirebon Timur Dukung Pemekaran Cirebon Timur

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar, Ono Surono mengatakan sebelum mengerucut ke Desa Karangmalang, ada beberapa lokasi yang sempat diusulkan untuk menjadi pusat pemerintahan apabila Cirebon Timur resmi menjadi DOB.

“Ya tentunya kan ada beberapa calon lokasi ya, ada lima sempat terus mengerucut, ketiga. Titik yang lainnya ada sutet, lalu yang titik keduanya itu kawasan lahan yang dimiliki warga, dan di titik ketiga ini lokasi yang memang dari sisi sutet mungkin jauh ya,” katanya.

Menurut Ono, lokasi di Desa Karangmalang memiliki keunggulan dibanding titik lain. Lahan yang diusulkan merupakan tanah desa, bukan milik pribadi, sehingga mempermudah pengelolaan. Selain itu, wilayah tersebut dinilai tidak berada di kawasan rawan bencana.

“Informasinya juga tidak ada, bukan dalam kawasan yang rawan bencana. Sehingga tadi saya sampaikan ini menjadi alternatif yang prioritas lah ya,” ujarnya.

BACA JUGA:Bukan Cirebon Timur, Sejak 2023 Kecamatan Mundu Sudah Putuskan Gabung Kota Cirebon

BACA JUGA:16 Kecamatan Masuk Wilayah Cirebon Timur

Meski demikian, ia menegaskan keputusan final tetap berada di tangan Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama masyarakat setempat.

“Kalau DPRD provinsi kan kita jauh, yang lebih mengerti adalah kabupaten dan masyarakat di kawasan ini.”

“Intinya lokasi itu jangan menjadi perdebatan, tapi harus didasarkan pada kajian. Mudah-mudahan secara teknokratis memenuhi, sehingga tidak ada lagi misalnya kepentingan politis,” jelasnya.

Sebelumnya, DPRD Provinsi Jawa Barat sempat melakukan survei di wilayah Kecamatan Karangwareng. Namun, dari lokasi yang dimaksud, ternyata tidak cukup strategis. Sebab ada tiga sampai empat gardu Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

Penggiat Pemekarang Cirebon Timur, Qorib Magelung Sakti menegaskan agar lokasi yang akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan atau ibukota tidak perlu diubah-ubah atau diperdebatkan lagi.

“Saya tekankan agar hal ini tidak perlu diperdebatkan, agar proses menuju Cirebon Timur mekar itu fokus,” tegasnya saat sesi diskusi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat di Pendopo Bupati Cirebon, Kamis 18 September 2025. (*)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: reportase

Berita Terkait