TKD Dipangkas Rp278 Miliar, Tahun Depan Disdamkarmat Kabupaten Cirebon Efisiensi Besar-besaran

Dadang menyampaikan, bahwa sejumlah kegiatan tetap berjalan meski volumenya dikurangi. 

Misalnya, pelatihan Redkar yang biasanya diikuti 40 orang per kecamatan kini hanya diikuti 12 orang, dan pelaksanaannya akan dipusatkan di tingkat kabupaten.

"Efisiensi ini saya anggap sebagai musibah nasional. Tapi kami tetap siap tempur, karena tugas utama kami adalah memberikan pelayanan dan penyelamatan," tegasnya.

BACA JUGA:Timnas Indonesia vs Zambia di Piala Dunia U-17, Begini Harapan Nova Arianto dan Erick Thohir

Lebih lanjut, Dadang menjelaskan, efisiensi yang besar kemungkinan akan berdampak pada kebijakan kerja ke depan. 

Ada wacana penerapan Work From Home (WFH) untuk seluruh SKPD, kecuali Disdamkarmat dan BPBD. "Tapi ini masih tahap rencana dan akan dibahas lebih lanjut," tuturnya. 

Sementara itu, Kabid Penyelamatan dan Sarpras Disdamkarmat, Eno Sujana, menyampaikan bahwa anggaran tahun ini hanya mencukupi hingga November. 

"Untuk Desember sudah tidak ada alokasi anggaran. Namun kami pastikan operasional kendaraan pemadam tetap berjalan lancar,” imbuhnya.

Senada, Kabid Pencegahan Kebakaran Engku Nursyamsu menambahkan bahwa pembentukan Redkar tetap dilaksanakan meski jumlah peserta dikurangi. 

"Dari 40 orang per kecamatan jadi 12 orang. Pelatihannya akan digabung di tingkat kabupaten untuk efisiensi," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg membenarkan bahwa Pemkab telah mengumpulkan seluruh kepala SKPD, camat, dan kasubag program guna membahas strategi menghadapi pengurangan TKD.

BACA JUGA:Memprihatinkan, Dua Ruangan MTs Ma’arif NU Ciawijapura Ambruk, Puluhan Siswa Direlokasi

"Kita sudah kumpulkan semuanya. Kesepakatannya, kegiatan seremonial, sosialisasi, sewa gedung, dan kegiatan lain yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dikurangi," ujar Imron.

Langkah tersebut diambil agar TPP ASN tetap utuh dan tidak terdampak. "Kasihan kalau TPP dipotong. Jadi solusinya adalah memangkas kegiatan yang tidak mendesak di masing-masing SKPD," tambahnya.

Besaran efisiensi itu, lanjut Imron, tergantung dari SKPD masing-masing. Tapi, jika dirata-rata diangka 70 persen. Sementara untuk kegiatan fisik seperti infrastruktur tetap aman. 

Sumber: reportase