Tagihan Listrik Nyaris Rp3 Miliar, Pemkab Cirebon dan PLN Selisih 48 Ribu Titik

RADARCIREBON.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mulai melakukan pembenahan tata kelola Penerangan Jalan Umum (PJU) setelah menemukan perbedaan data yang sangat mencolok dengan PT PLN. 

Selisih jumlah titik lampu jalan mencapai sekitar 48 ribu titik, sehingga diduga menjadi salah satu penyebab membengkaknya tagihan listrik PJU setiap bulan.

Temuan tersebut mendorong Pemkab Cirebon untuk segera melakukan sinkronisasi data bersama PLN sekaligus mengevaluasi sistem pembayaran listrik PJU agar lebih transparan dan efisien.

Pelaksana Harian (Plh) Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman atau yang akrab disapa Jigus, memimpin langsung rapat koordinasi optimalisasi pengelolaan PJU di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, belum lama ini.

BACA JUGA:Progres Penataan Sungai Sukalila Capai 32 Persen, Kawasan Kalibaru Masih Tertunda karena Anggaran

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Hendra Nirmala, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sri Wijayawati, Kepala Baperida Dangi, jajaran Dinas Perhubungan (Dishub), hingga perwakilan PLN.

Menurut Jigus, langkah cepat ini dilakukan setelah pemerintah daerah menemukan adanya perbedaan jumlah titik PJU yang cukup signifikan antara data milik Dishub dengan data yang dimiliki PLN.

"Perbedaan jumlah titik PJU sangat besar antara data pemerintah daerah dengan PLN. Karena itu kami mulai melakukan pemetaan ulang agar seluruh data dapat dipastikan sesuai kondisi di lapangan," ujarnya.

Sinkronisasi Data Diharapkan Tekan Tagihan Listrik

BACA JUGA:Anggota DPRD Lapor ke Polres Cirebon Kota, Ngaku Rugi Ratusan Juta

BACA JUGA:Semarak Milad ke-28 Rumah Zakat: 'Bikin Bahagia, Berlipat Manfaatnya'

Pemkab Cirebon berharap proses sinkronisasi tersebut tidak hanya menghasilkan data yang lebih akurat, tetapi juga mampu menekan beban pembayaran rekening listrik PJU yang selama ini dinilai cukup besar.

Saat ini, Dishub bersama PLN sedang melakukan pencocokan data berdasarkan kewenangan masing-masing. 

Pendataan dilakukan terhadap seluruh PJU yang berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga pemerintah pusat pada ruas jalan nasional.

Sumber: