DPRD Kabupaten Cirebon Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025, Setwan Tuai Apresiasi

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon melakukan pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pembahasan dilakukan secara maraton di masing-masing komisi sebagai fungsi pengawasan terhadap kinerja OPD.  

Komisi I DPRD misalnya, melakukan rapat kerja bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Satpol PP, Kebangpol, Inspektorat, BKPSDM, DPMD, dan Sekretariat DPRD secara terpisah, Kamis (2/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati AMd justru mengapresiasi kinerja Sekretariat DPRD (Setwan) dalam mengelola anggaran Tahun Anggaran 2025.  

BACA JUGA:Simulasi Kredit Motor Listrik Polytron Fox 350 Terbaru, DP Mulai Rp7,5 Juta, Cicilan Ringan per Bulan

Menurutnya, di tengah efisiensi anggaran yang diterapkan mampu menghasilkan sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada anggota DPRD.

“Pengelolaan anggaran yang dilakukan Setwan sudah berjalan dengan baik. Salah satu bentuk efisiensi dilakukan pada pos perjalanan dinas dengan tetap memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas kedewanan,” kata Rohayati, kepada Radar Cirebon.  

Menurutnya, kebijakan tersebut juga disesuaikan dengan kondisi yang terjadi sepanjang 2025, termasuk dampak kebakaran Gedung DPRD yang memengaruhi sejumlah agenda kedinasan.

“Yang saya lihat, pengelolaan di DPRD sudah cukup bagus. Kemarin juga ada efisiensi, terutama pada perjalanan dinas, sehingga menghasilkan SILPA,” ujar Bunda Iyoh --sapaan akrabnya.

BACA JUGA:Masa Depan Ole Romeny Terungkap: Tinggalkan Oxford, Gabung Fortuna Sittard

Dijelaskannya, besaran SILPA akan disampaikan berdasarkan data resmi agar informasi yang disampaikan tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain pengelolaan anggaran, kata Bunda Iyoh, pihaknya juga mengapresiasi pelayanan yang diberikan Setwan kepada seluruh anggota DPRD.  

“Pelayanan secara umum berjalan dengan baik dan tetap mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan,” terang politisi PDIP itu.  

Meski masih terdapat beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi internal, hal tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola organisasi agar pelayanan ke depan semakin optimal.

Sumber: