Komisi IV Desak Pemkab Sediakan Anggaran Logistik Darurat di BPBD

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon mendesak pemerintah daerah segera menyediakan anggaran logistik darurat bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon. 

Pasalnya, BPBD belum memiliki dukungan anggaran yang dapat digunakan secara langsung guna memenuhi kebutuhan mendesak warga saat bencana terjadi. Khususnya pada tiga hari pertama masa tanggap darurat. 

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Muchyidin SSos, menegaskan BPBD merupakan instansi yang berada di garda terdepan dalam penanganan bencana. Oleh karena itu, ketersediaan logistik darurat sangat dibutuhkan. 

“Dukungan anggaran harus mencukupi agar kebutuhan yang mendesak kepada masyarakat terdampak dapat segera disalurkan,” ujar Muchydin, kepada Radar, usai pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jum’at (3/7/2026).

BACA JUGA: Resmi! David Nascimento Gantikan Kurniawan Dwi Yulianto di Timnas U-17 Indonesia

Menurutnya, hingga saat ini BPBD belum memiliki pos anggaran logistik darurat yang bisa langsung digunakan ketika terjadi bencana. Akibatnya, penyediaan kebutuhan dasar bagi korban masih banyak bergantung pada bantuan dari Pemprov Jabar maupun pemerintah pusat.

“Dalam tiga hari pertama masa tanggap darurat, masyarakat membutuhkan bantuan secepat mungkin. BPBD harus memiliki dukungan logistik yang siap digunakan tanpa harus menunggu bantuan dari luar,” tegasnya.

Ia menjelaskan, darurat logistik murah juga diperlukan untuk menunjang operasional Unit Reaksi Cepat (URC) BPBD yang menjadi ujung tombak penanganan bencana di lapangan. 

“Tanpa dukungan itu, respon cepat terhadap kebutuhan masyarakat dinilai tidak akan berjalan maksimal,” terangnya. 

BACA JUGA: Kasus Dugaan Penyekapan oleh Oknum Polisi Terungkap, Korban Asal Cirebon Jalani Visum di Jakarta

Menyikapi persoalan itu, tambah Muchydin, Komisi IV akan berkoordinasi dengan eksekutif untuk mencari solusi penganggaran. 

“Kami berharap kebutuhan darurat logistik dapat diakomodir dalam perencanaan anggaran, sehingga penanganan bencana semakin kuat bagi masyarakat yang terdampak,” tutupnya. (sama) 

 

 

Sumber: