Nasib Perbaikan Jalan Mundu-Pamengkang Rp10 Miliar Belum Jelas

CIREBON, RADARCIREBON.COM-Usulan perbaikan Jalan Mundu-Pamengkang melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) hingga akhir Agustus 2026 belum mendapat kepastian dari pemerintah pusat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon masih menunggu keputusan atas sejumlah usulan IJD yang telah diajukan.

Salah satunya penanganan ruas Jalan Mundu-Pamengkang sepanjang sekitar 2 kilometer dengan nilai anggaran yang diusulkan mencapai Rp10 miliar.

Kabid Bina Marga DPUTR Kabupaten Cirebon, Rezza Fauzi ST mengatakan, pihaknya belum memperoleh informasi mengenai persetujuan maupun penolakan terhadap usulan tersebut.

“Untuk IJD sampai akhir Agustus ini kami belum mendapatkan keputusan. Belum tahu kapan keputusan diterima atau tidaknya usulan yang kami ajukan,” ujar Rezza.

BACA JUGA:Gunung Merapi Erupsi, Luncuran Lava hingga 2 Km

Menurutnya, Pemkab Cirebon mengusulkan sejumlah ruas jalan melalui program IJD dengan harapan mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Namun, hingga kini seluruh usulan tersebut masih dalam tahap menunggu kepastian.

Rezza berharap seluruh usulan IJD dari Kabupaten Cirebon dapat disetujui, mengingat ruas-ruas yang diajukan memiliki fungsi penting bagi konektivitas dan mobilitas masyarakat.

Salah satu yang dinilai strategis adalah Jalan Mundu-Pamengkang. Ruas tersebut berada di kawasan perbatasan Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon sehingga memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas antarwilayah.

BACA JUGA:Ratusan Pengguna MAXi Yamaha Ramaikan MAXi Day 2026 di Palu, Berhadiahkan 1 Unit NMAX

“Kami sangat berharap semua IJD yang diajukan bisa diterima. Apalagi Jalan Mundu-Pamengkang merupakan wilayah perbatasan langsung Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon,” katanya.

Jika mendapat persetujuan, penanganan sepanjang 2 kilometer dengan usulan anggaran Rp10 miliar diharapkan dapat segera direalisasikan.

Perbaikan ruas tersebut dinilai akan membantu meningkatkan akses dan kelancaran mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan Kabupaten dan Kota Cirebon. (den)

Sumber: