Sekolah Swasta di Cirebon Merasa Diabaikan KDM, Protes Pun Tak Dihiraukan

Tujuannya untuk mempertanyakan kebijakan KDM, khususnya terkait penambahan jumlah siswa dalam satu rombel menjadi 50 orang. 

“Kami sudah sampaikan protes. Kami protes karena kebijakan satu rombel 50 siswa itu berdampak langsung ke sekolah swasta, di mana siswanya jadi berkurang. Dampak lainnya, dengan 50 siswa per kelas itu akan membuat suasana pembelajaran menjadi tidak nyaman,” tandasnya.

BACA JUGA:Lagi, 2 Pelaku Curat Diamankan Polresta Cirebon, Ternyata Residivis

BACA JUGA:Hadiri HUT ke-26 Purnawirawan Polri, Begini Harapan Danrem 063 SGJ

Abu menegaskan, bahwa setiap kelas itu maksimal hanya diisi oleh 36 siswa. “Banyak sekolah swasta yang kekurangan murid baru,” katanya. 

“Tercatat ada tiga sekolah SMA swasta di Kota Cirebon yang mendapatkan siswa hanya 4 orang. Lalu banyak SMA mendapatkan siswa hanya belasan dan puluhan. Padahal mereka sudah memiliki ruang kelas yang memadai,” imbuhnya.

Forum SMK Swasta Kota Cirebon juga menyampaikan protes yang sama. Mereka juga menyayangkan kebijakan KDM yang dipaksakan.

Akibatnya, SMK swasta di Kota Cirebon menjerit tak kebagian siswa. SMK Pakungwati Kota Cirebon tak dapat siswa baru. Kemudian SMK Rise hanya satu 1 siswa. 

Kemudian SMK Cipto, yang semula dapat 2 murid baru sekarang tinggal 1 murid baru. 

Kondisi yang juga memprihatinkan, SMK Widut hanya dapat 4 siswa baru, SMK Telkom-BA dapat 5 murid, SMK NU dapat 6 murid. 

Ketua Forum SMK Swasta Kota Cirebon, Ari Nurrahmat mengatakan, pihaknya bersama dengan Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta Se Jawa Barat sudah berkumpul dan bertemu Pemprov Jawa Barat. 

Mereka menyoal kebijakan 50 siswa per rombel dan memungkinkan ada ruang kelas baru.

“Sesuai prediksi kami, bakal ada ruang kelas baru karena tidak mungkin 50 dalam satu kelas. Dan kalau ada ruang kelas baru, semua orang akan menuju ke negeri. Nasib sekolah swasta ya tinggal nama saja. Kalau sekolah pada tutup, muncul pengangguran," tutur Ari.

10 perwakilan Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta se-Jawa Barat pernah melakukan audiensi dengan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Forum Komunikasi SMA Swasta Se Jawa Barat, Badan Musyawarah Perguruan Swasta. 

Namun masih menunggu titik terang atau solusi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sumber: