Anggota DPRD Kota Cirebon Subagja Sidak Parkir, Temukan Dugaan Pungutan Tak sesuai
Anggota DPRD Kota Cirebon, Subagja melakukan sidak parkir di Jl Pasuketan.-Foto: Subagja-radarcirebon.com
RADARCIREBON.COM – Pasca mengetahui pendapatan asli daerah (PAD) dari tarif retribusi parkir badan jalan di Kota Cirebon tidak memenuhi target, Anggota DPRD Kota Cirebon, Subagja melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan.
Tujuannya untuk menelusuri dugaan ketidakteraturan dalam sistem pengelolaan parkir di wilayah Kota Cirebon.
Salah satu lokasi yang menjadi sorotan adalah Jalan Pesuketan, di mana ditemukan adanya dugaan pungutan tidak sesuai prosedur terhadap para juru parkir.
Dalam sidak yang kedua kalinya, Subagja, mendapati adanya kejanggalan dalam pola penarikan setoran dari para juru parkir.
BACA JUGA:Daftar Kepala Sekolah di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kuningan Hasil Rotasi KDM
Ia turun langsung ke lapangan bersama salah satu juru parkir bernama Suwano untuk menggali informasi di titik-titik parkir di kawasan tersebut.
“Ternyata Pak Ketua, Pak Suwano ini kadang-kadang ditagih sebelum waktunya. Artinya, satu bulan sebelumnya sudah ditagih dulu, bahkan setiap hari,” ungkap Subagja dalam laporannya di lokasi melalui unggahan videonya.
Menurut hasil penelusurannya, di sepanjang Jalan Pesuketan terdapat sekitar 10 titik parkir aktif.
Namun, tarif setoran yang dibebankan kepada para juru parkir disebut-sebut bervariasi, mulai dari Rp55.000 hingga Rp130.000 per hari.
BACA JUGA:Tidak hanya BGN, Anggota DPR RI yang Satu Ini Ikut Sosialisasikan Program MBG
Sementara di beberapa titik, juru parkir bahkan mengaku harus menyetor hingga Rp110.000 setiap hari, jumlah yang dinilai memberatkan.
"Pak Suwano sendiri dikenakan 110 ribu per hari nya, ada yang 55 ribu, ada yang 130 ribu, jadi sepanjang jalan pasuketan satu juru parkir itu dikenakan 110 ribu," ucapnya.
Subagja menyebutkan, dengan beban setoran sebesar itu, pencapaian target pendapatan parkir justru belum maksimal, sehingga menimbulkan tanda tanya besar mengenai aliran dana dan efektivitas pengelolaannya.
“Ini menimbulkan pertanyaan besar. Ada indikasi kebocoran yang harus kita perhatikan kembali,” sebutnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

