Daya Motor

Update Dugaan Skandal Anggota Dewan, Kuasa Hukum HSG Tuntut Kepastian Hukum

Update Dugaan Skandal Anggota Dewan, Kuasa Hukum HSG Tuntut Kepastian Hukum

Kuasa hukum HSG, Furqon Nurzaman SH, meminta BK dan Polres Cirebon Kota segera menyelesaikan proses hukum yang sedang berjalan.-Abdullah-Radar Cirebon

RADARCIREBON.COM – Proses penanganan perkara yang menyeret nama Harry Saputra Gani (HSG) masih menjadi sorotan. 

Hingga kini, kasus yang ditangani oleh Badan Kehormatan (BK) dan Polres Cirebon Kota dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan, sehingga memunculkan pertanyaan terkait kepastian hukum bagi pihak yang terlibat.

Kuasa hukum HSG, Furqon Nurzaman SH, meminta agar kedua lembaga tersebut segera menyelesaikan proses yang sedang berjalan. 

Menurutnya, penanganan yang terlalu lama berpotensi menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat dan dapat merugikan kliennya secara pribadi maupun politik.

BACA JUGA:Pesan Dedi Mulyadi kepada Kajati Baru Jabar: Perkuat Sinergi dan Cegah Penyimpangan

BACA JUGA:Nama Mamat Roby Menguat di Demokrat Kuningan, Yosa: Bisa Bawa Partai Bangkit Lagi

Furqon mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi terakhir yang diterimanya, proses di Badan Kehormatan masih berada pada tahap menunggu pemeriksaan saksi dari pihak pelapor. 

Kondisi tersebut dinilai membuat penyelesaian perkara berjalan lambat.

"Informasi terakhir yang kami terima, BK masih menunggu pemeriksaan saksi dari pihak pengadu. Menurut kami, proses ini sudah berlangsung cukup lama dan perlu ada percepatan agar semua pihak mendapatkan kepastian," ujarnya, Selasa (2/6/2026).

Sementara itu, terkait perkembangan laporan yang ditangani Polres Cirebon Kota, Furqon mengaku belum memperoleh informasi terbaru mengenai tahapan penyelidikan maupun hasil pemeriksaan yang telah dilakukan penyidik.

BACA JUGA:Pendapatan Pajak Jalan Tol di Cirebon Naik Tajam, Capai Rp9,7 Miliar per Tahun

BACA JUGA:Usai Dadan Hindayana Diganti, Nanik S Deyang Resmi Nahkodai Badan Gizi Nasional

Menurutnya, baik Badan Kehormatan maupun kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memberikan kejelasan hukum kepada semua pihak. Hal itu penting agar persoalan tidak terus berlarut-larut tanpa adanya kepastian status.

Dalam pandangan tim kuasa hukum, perkara yang menimpa HSG saat ini dinilai sudah tidak memiliki landasan yang kuat. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait