Pemerhati Sosial: BPS Kota Cirebon, Minta Jangan Hanya Berkutat di Isu Desil

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Menindaklanjuti sorotan publik terkait keakuratan data pembangunan yang sempat ramai pada 23 September lalu, isu data di Kota Cirebon kini memasuki babak baru.

Pemerhati Sosial, Mohamad Ubaedilah kepada radar Cirebon , kembali mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon, Pemkot, dan DPRD agar tidak terus-menerus terjebak pada polemik desil bantuan sosial atau sekadar menyodorkan aturan sanggahan desil.

Ubaedilah menegaskan bahwa BPS memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga akurasi perhitungan indikator makro seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK), hingga daya beli masyarakat, agar benar-benar mencerminkan kondisi riil di tingkat akar rumput.

Ketimpangan Keranjang Belanja,  kata Ubedillah, Inflasi Menekan Bawah, Pertumbuhan Ekonomi Dinikmati Atas. Secara resmi, BPS kerap merilis angka inflasi daerah yang tampak aman di kisaran 2% hingga 3%. Namun, Ubaedilah menilai metodologi penentuan inflasi berdasarkan IHK dan keranjang belanja standar makro tidak adil dan bias bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

BACA JUGA:DPR Cecar Fasilitas Istimewa di Lapas Cibinong: Jangan Ada Tebang Pilih

"Mengabaikan fakta bahwa inflasi kebutuhan pokok melesat jauh di atas angka resmi adalah bentuk manipulasi realitas yang tidak manusiawi. Angka inflasi yang diklaim rendah dan nyaman itu nyatanya sangat menekan masyarakat menengah ke bawah karena harga sembako riil di pasar jauh lebih tinggi.

Sebaliknya, angka pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan justru hanya dirasakan oleh kelompok menengah ke atas, sementara warga di tingkat basis sama sekali tidak merasakannya," tegas Ubaedilah.

Ubaedillah bahkan menyampaikan peringatan menjelang rilis kuartal III, perlunya waspadai ilusi pertumbuhan ekonomi "Borongan Orang Kaya".  Karena menjelang berakhirnya Kuartal III, Ubaedilah secara khusus menyoroti BPS dan Pemkot Cirebon untuk tidak berbangga diri jika kelak merilis angka pertumbuhan ekonomi atau PDRB yang diklaim tumbuh stabil. Ia membongkar kelemahan metodologi pencatatan makro dari sisi konsumsi yang rentan membiaskan realitas lapangan.

Dirinya Logika sederhananya di satu RW ada warung sembako. Jika nilai omzet warung itu naik di kuartal ini, bukan berarti seluruh warga RW tersebut makin sejahtera. Kenaikan omzet itu bisa saja terjadi hanya karena ada 2 orang kaya yang memborong barang, sementara puluhan warga lainnya justru tidak sanggup membeli beras.

BACA JUGA:Terbukti Secara Ilmiah, Ini 7 Manfaat Kunyit untuk Kesehatan Tubuh

“Kenaikan PDRB atau pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon Kuartal III jangan-jangan hanya ilusi agregat yang diborong kelompok atas, sementara warga di tingkat RT/RW di Argasunya mengalami penurunan daya beli yang memprihatinkan," cetus Ubaedilah.

Tidak smapai disitu saja, Ubaedillah juga mengingatkan kepada Pemkot agar tidak terjebak di zona nyaman regulasi, Pemkot Cirebon agar tidak lekas merasa puas hanya karena sudah memiliki instrumen regulasi seperti Perwali maupun Perda penataan wilayah.

Secara hirarki, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (LKD) telah memberikan mandat dan instrumen yang sangat jelas mengenai kedudukan kelembagaan RT, RW, Posyandu, hingga Dasawisma.

"Pemkot Cirebon jangan hanya duduk nyaman di balik tumpukan Perwali atau Perda yang sudah ada. Regulasi itu harus dihidupkan secara operasional. Pemkot harus bekerja keras di lapangan untuk mengendalikan daya beli masyarakat, bukan sekadar berlindung di balik payung hukum formalitas tanpa dampak konkret bagi perut rakyat," tambah Ubaedilah. Begitu juga DPRD harus kritis solutif, dirinya memberikan catatan kritis terhadap fungsi pengawasan DPRD Kota Cirebon. Ia meminta para wakil rakyat tidak hanya berhenti pada retorika kritik terhadap eksekutif, melainkan hadir membawa jalan keluar teknis yang presisi.

BACA JUGA:Di Balik Kepercayaan tentang Susuk, Ini Sejarah hingga Fakta dari Dunia Medis

Sumber: