Penyintas dan Mantan Napi Terorisme Bersatu di Kuningan, Ada Komitmen yang Disepakati

Bupati juga menekankan pentingnya pendekatan holistik untuk menyelesaikan persoalan terorisme di Indonesia, khususnya Kabupaten Kuningan.

Menurut dia, pendekatan holistik dan berbasis kemanusiaan harus terus diupayakan. Tidak hanya terbatas pada aspek keamanan.

"Untuk para korban, kami menyampaikan empati mendalam atas ketabahan kalian. Dan untuk para mantan napiter, hijrah menuju kebaikan adalah bentuk kontribusi nyata bagi bangsa,” ujar Dian.

BACA JUGA:Wajib Tahu, Ini Dia Syarat dan Panduan Pengajuan Pinjaman Non KUR Bank Mandiri Terbaru 2025

BACA JUGA:Tidak Hanya KUR, Bank BCA Sediakan Fasilitas Pinjaman Lain untuk Pelaku UMKM, Asli Syaratnya Mudah Banget!

Sementara itu, Direktur Perlindungan BNPT, Irjen Pol Imam Margono mengungkapkan, silaturahmi kebangsaan ini sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme (RAN PE). 

Menurutnya, keberhasilan RAN PE 2020–2024 dalam menjaga situasi zero attack akan dilanjutkan melalui RAN PE 2025–2029.

Dalam program ini akan melibatkan berbagai aspek termasuk pemerintah derah melalui Rencana Aksi Daerah (RAD).

Imam menyampaikan, mandat baru dari Mahkamah Konstitusi memungkinkan masyarakat korban terorisme mendaftar sebagai penyintas.

Penyintas yang telah terdaptar bisa mendapatkan hak-haknya melalui BNPT dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengungkapkan, kegiatan tersebut bukan sekadar pertemuan formal. 

Namun, merupakan langkah nyata yang dilakukan untuk membangun empati dan komitmen bersama.

"Perdamaian sejati lahir dari keadilan sosial, pengakuan, dan keterbukaan untuk saling memaafkan. Kita apresiasi langkah para penyintas dan mantan napiter yang bersedia bertemu dan saling menyapa dalam suasana kebersamaan,” katanya.

Senada dengan hal itu, Kombes Pol Dr H Joseph Ananta Pinora yang hadir mewakili Polda Jawa Barat, menegaskan bahwa penanggulangan terorisme adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa.

"Polri tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh kolaborasi tokoh agama, akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil untuk menjaga Indonesia tetap damai dalam kebhinekaan,” tegasnya.

Sumber: