Wabup Kuningan Dorong Kopdes dan Bumdes Dilibatkan dalam Program MBG, Begini Tujuannya

RADARCIREBON.COM – Keterlibatan Koperasi Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan menjadi sorotan serius pemerintah daerah. 

Tuti Andriani selaku Wakil Bupati Kuningan menegaskan, dua lembaga ekonomi desa tersebut perlu ambil bagian aktif agar program prioritas nasional itu tidak sekadar menjadi agenda pembagian makanan.

Menurutnya, kehadiran koperasi desa dan BumDes dapat menjadi solusi atas berbagai kendala teknis yang selama ini muncul di lapangan. 

Ia menilai, pola kerja sebelumnya belum sepenuhnya responsif terhadap persoalan riil, sehingga dibutuhkan pendekatan komando yang lebih dekat dengan masyarakat.

BACA JUGA:Jalan Cipto Cirebon Akhirnya Ditambal, Warga Harap Perbaikan Total Segera Dilakukan

BACA JUGA:Arab Saudi Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Hari Ini, Berikut Daftar Negara yang Ikut

Sebagai Pembina Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Satgas P3MBG), Tuti mengingatkan bahwa MBG merupakan kebijakan strategis dari Presiden Republik Indonesia yang menyangkut masa depan kualitas sumber daya manusia Indonesia. 

Karena itu, implementasinya tidak boleh hanya berorientasi pada angka distribusi.

“Program ini harus memberikan dampak ekonomi yang nyata. Jika koperasi desa dan BumDes dilibatkan, maka perputaran ekonomi akan terjadi di tingkat lokal dan manfaatnya langsung dirasakan warga,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa MBG di Kuningan diarahkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa. 

BACA JUGA:Survei Indikator: 95,5 Persen Warga Puas Kinerja Dedi Mulyadi di Jawa Barat

BACA JUGA:BREAKING NEWS: Truk Tangki Kebakaran di Tol Cipali, Api Membumbung Tinggi

Artinya, program ini diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan usaha lokal, bukan sekadar proyek logistik pangan berskala besar.

Saat ini, sebanyak 134 dapur MBG telah beroperasi di Kabupaten Kuningan. Program tersebut menjangkau sekitar 385.383 penerima manfaat yang tersebar di 30 kecamatan. Sasaran penerima meliputi pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

Sumber: