DPRD Kuningan Soroti Pengadaan iPhone Rp232 Juta di Tengah Krisis Fiskal Daerah

KUNINGAN, RADARCIREBON.COM – Rencana pengadaan perangkat komunikasi berupa iPhone dan perlengkapan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten KUNINGAN menjadi sorotan publik.

Di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan, kebijakan belanja gadget premium bernilai ratusan juta rupiah dinilai berpotensi memunculkan polemik di masyarakat.

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Tahun Anggaran 2026, tercatat adanya paket pengadaan perangkat komunikasi dan penunjang dokumentasi dengan total nilai mencapai Rp232,75 juta.

BACA JUGA:Adidas Rilis Jersey Baru Manchester United 2026-2027, Perpaduan Retro dan Modern

Paket pengadaan tersebut berada di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kuningan.

Dalam daftar rencana pengadaan itu, terdapat sejumlah perangkat seperti iPhone, tablet Android hingga kamera dokumentasi yang disebut akan digunakan untuk mendukung kebutuhan produksi konten serta aktivitas pemerintahan daerah.

Munculnya rencana pengadaan tersebut langsung mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Kuningan.

Ketua Komisi I DPRD Kuningan, Rohaman, mengaku prihatin dengan kebijakan belanja perangkat premium di tengah kondisi keuangan daerah yang belum stabil.

Menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki sensitivitas terhadap kondisi masyarakat serta situasi anggaran yang saat ini sedang diperketat melalui berbagai kebijakan efisiensi.

Ia menilai pengadaan fasilitas seperti iPhone dapat memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Terlebih, saat ini publik semakin kritis dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah dan menuntut transparansi belanja pemerintah.

BACA JUGA:Pemkab Cirebon Perbaiki 23 Ruas Jalan di 2026, Berikut Daftar Lengkapnya

“Pemerintah seharusnya lebih fokus pada program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dibanding fasilitas internal yang bisa memicu polemik,” ujarnya, Kamis 14 Mei 2026.

Rohaman juga menegaskan, kondisi fiskal daerah saat ini menuntut pemerintah lebih selektif dalam menentukan skala prioritas belanja.

Sumber: reportase