Dugaan Pemalsuan Data Dapodik di Kuningan Dilaporkan ke Polisi, Seleksi PPPK Guru Jadi Sorotan

RADARCIREBON.COM – Dugaan pemalsuan data administrasi dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menjadi sorotan. 

Kali ini, isu tersebut mencuat di Kabupaten Kuningan setelah adanya laporan terkait dugaan pemalsuan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang diduga melibatkan seorang oknum guru sekolah dasar.

Kasus ini menyita perhatian publik karena menyangkut proses rekrutmen aparatur sipil negara yang seharusnya berlangsung secara transparan, objektif, dan akuntabel. 

Dugaan pelanggaran administrasi dinilai dapat mencederai prinsip keadilan bagi peserta lain yang mengikuti seleksi sesuai ketentuan.

BACA JUGA:Anggota DPRD Lapor ke Polres Cirebon Kota, Ngaku Rugi Ratusan Juta

BACA JUGA:Semarak Milad ke-28 Rumah Zakat: 'Bikin Bahagia, Berlipat Manfaatnya'

Ketua LSM Frontal Kuningan, Uha Juhana, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima informasi dari masyarakat.

Informasi itu terkait dengan dugaan ketidaksesuaian data Dapodik milik seorang peserta yang dinyatakan lolos seleksi PPPK formasi guru kelas di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Ciniru.

"Informasi ini muncul setelah masyarakat mempertanyakan keabsahan data Dapodik seorang peserta yang telah dinyatakan lolos sebagai guru kelas PPPK," ujar Uha Juhana, Jumat (3/7/2026).

Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka persoalan itu tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut dokumen yang menjadi salah satu syarat utama dalam proses seleksi PPPK guru.

BACA JUGA:Karier dan Rezeki 3 Shio Ini Berpotensi Meledak Juli 2026, Ada Peluang Naik Gaji hingga Bisnis Makin Cuan

Uha menegaskan bahwa seluruh dokumen administrasi yang digunakan peserta seharusnya dapat dipertanggungjawabkan. 

Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh dokumen yang berkaitan dengan proses seleksi.

LSM Frontal Resmi Laporkan Dugaan Pemalsuan Data Dapodik di Kuningan

Sumber: