Reaksi Tokoh Kuningan soal Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat

RADARCIREBON.COM – Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda terus memantik perdebatan di berbagai kalangan. 

Sejumlah tokoh masyarakat hingga anggota legislatif memberikan pandangan berbeda terkait usulan tersebut.

Salah satu reaksi Tokoh Kuningan soal perubahan nama Provinsi Jawa Barat datang dari tokoh masyarakat Kabupaten Kuningan, H. Yayan Sofyan. 

Menurutnya, pergantian nama provinsi bukanlah kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat saat ini.

BACA JUGA:3 Shio Cuan Juli 2026, Rezeki Mengalir Deras, Keuangan Makin Stabil di Pertengahan Tahun

Yayan menilai, nama Jawa Barat telah memiliki identitas yang kuat dan dikenal luas, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional melalui penyebutan West Java. 

Karena itu, perubahan nama dinilai tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga dan melestarikan bahasa serta budaya Sunda. Nama Jawa Barat sudah dikenal luas, sementara Bandung juga identik dengan julukan Paris van Java," ujar Yayan, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, pelestarian budaya Sunda dapat dilakukan melalui pendidikan, penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, hingga penguatan nilai-nilai budaya di tengah masyarakat. 

BACA JUGA:Pemkot Cirebon Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Perkuat Kemandirian Ekonomi Daerah

Upaya tersebut dinilai jauh lebih penting dibanding sekadar mengganti nama wilayah administratif.

Yayan juga menyoroti apabila usulan perubahan nama berkaitan dengan pemerataan pembangunan atau kebijakan fiskal, maka yang seharusnya diperjuangkan adalah kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah dan masyarakat.

Ia berharap pemerintah lebih memprioritaskan program yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Jawa Barat.

Meski demikian, Yayan menegaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat tetap harus dihormati sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. 

Sumber: