Revitalisasi RSUD 45 Kuningan Didorong Masuk Program Prioritas Nasional, Ini Alasannya

Revitalisasi RSUD 45 Kuningan Didorong Masuk Program Prioritas Nasional, Ini Alasannya

Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si melakukan audiensi bersama Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia Diah Lenggogeni, ST, Msc., beserta jajarannya terkait ajuan revitalisas--

KUNINGAN, RADARCIREBON.COM – Pemerintah Kabupaten Kuningan mendorong pemerintah pusat memberikan dukungan untuk revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 45 Kuningan.

Usulan tersebut disampaikan langsung Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi dalam audiensi dengan Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Diah Lenggogeni ST MSc bersama jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Dian memaparkan kondisi RSUD 45 yang dinilai membutuhkan penanganan dan perhatian serius.

BACA JUGA:RSUD Arjawinangun dan Waled Hadapi Persaingan RS Swasta, DPRD Ungkap Solusinya

Salah satu persoalan utama berkaitan dengan usia bangunan serta fasilitas kesehatan yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Rata-rata usia bangunan RSUD 45 Kuningan saat ini telah lebih dari 25 tahun. Sementara itu, sebagian besar alat kesehatan yang tersedia juga telah berusia lebih dari 10 tahun.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena rumah sakit merupakan salah satu fasilitas penting dalam sistem pelayanan kesehatan dan rujukan masyarakat di Kabupaten Kuningan.

Selain usia bangunan dan peralatan, persoalan lain yang dihadapi adalah keterbatasan lahan.

RSUD 45 saat ini berdiri di atas lahan sekitar 20.000 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 15.000 meter persegi.

Keterbatasan tersebut membuat ruang untuk pengembangan rumah sakit menjadi semakin terbatas.

Padahal, kebutuhan terhadap fasilitas dan layanan kesehatan terus berkembang.

Bupati Dian mengatakan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu kendala dalam melakukan revitalisasi secara mandiri.

BACA JUGA:RSUD Waled Buka Poliklinik Vaksinasi, Bisa Terbitkan Sertifikat ICV untuk Perjalanan Luar Negeri

“Kapasitas fiskal APBD kami sangat terbatas dan hampir 90 persen bergantung pada kebijakan pusat,” ujar Dian dalam audiensi tersebut.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: reportase

Berita Terkait