Panas! Fraksi PDIP Walk Out dari Sidang Paripurna DPRD Majalengka

RADARCIREBON.COM – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka yang digelar Selasa (16/12/2025) berlangsung panas. 

Seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) memilih walk out (WO) saat pembahasan persetujuan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Aksi tersebut dipicu oleh penolakan Fraksi PDIP terhadap Raperda pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Dana Cadangan Investasi Daerah. 

PDIP menilai, pencabutan perda tersebut dilakukan tanpa penjelasan rinci dan transparan terkait peruntukan dana cadangan yang dimaksud.

BACA JUGA:Digerebek di Kontrakan, 2 Pengedar Sabu di Cirebon Dibekuk Polisi

BACA JUGA:Termasuk Pasutri Asal Kuningan, Korban TPPO di Kamboja Segera Dipulangkan

Ketua DPRD Majalengka, Didi Supriadi, yang juga merupakan anggota Fraksi PDIP, menegaskan bahwa sejak awal pihaknya telah meminta agar pembahasan raperda pencabutan dana cadangan ditunda dan dimusyawarahkan kembali.

“Kami meminta kejelasan terkait peruntukan dana cadangan yang akan dicabut. Karena belum ada penjelasan yang komprehensif, kami minta pembahasannya ditunda,” ujar Didi dalam forum sidang.

Didi menambahkan, Fraksi PDIP pada prinsipnya menyetujui dua raperda lainnya, yakni Raperda tentang Hari Jadi Majalengka serta Raperda perubahan nomenklatur BPR menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Majalengka (Perseroda).

Namun, karena usulan penundaan pembahasan Raperda pencabutan dana cadangan tidak mendapat persetujuan dari fraksi-fraksi lain, Fraksi PDIP akhirnya memilih walk out sebagai bentuk sikap politik.

BACA JUGA:Kulit Kusam, Berminyak, dan Mulai Muncul Tanda Penuaan? Saatnya Naik Level dengan AGB B ERL

Sebanyak 14 anggota Fraksi PDIP, termasuk Ketua DPRD Majalengka, meninggalkan ruang sidang. 

Meski demikian, sidang paripurna tetap dilanjutkan karena dinyatakan memenuhi kuorum dan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Majalengka.

Anggota Fraksi PDIP, IIF Rivandi, menegaskan bahwa langkah walk out dilakukan demi menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. 

Sumber: