Waspadai Penyebaran DFK, Pemerintah Imbau Masyarakat Bijak Serap Informasi

Contoh lain, kerusuhan di Inggris selama hampir dua pekan pada Agustus 2024, dipicu disinformasi kasus pembunuhan tiga anak perempuan di Southport pada 29 Juli 2024. 

BACA JUGA:Jangan Diam, PCO Dorong Relawan Prabowo Subianto Beberkan Pencapaian Kinerja Pemerintah ke Publik

Di Los Angeles, Amerika Serikat, pada Juni 2025 juga terjadi kerusuhan yang dipicu disinformasi terkait operasi penegakan hukum imigrasi.

Di Wamena, Papua Pegunungan, pada 2023 sempat terjadi kerusuhan tersulut konten DFK yang menarasikan orang Papua menyerang personel keamanan Indonesia setelah penangkapan dua pedagang etnis tertentu.

"Disinformasi adalah api kecil yang bisa membakar seluruh peradaban jika dibiarkan, terutama di Indonesia yang sangat majemuk," kata Hariqo.

Pasalnya, Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang paling majemuk. Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa.

"Perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia, jangan sampai DFK membuatnya menjadi kelemahan," kata Hariqo.

Pemerintah terus berupaya menekan penyebaran DFK. Sejak dilantik, Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). 

BACA JUGA:Kepala PCO Hasan Nasbi Mengundurkan Diri, Ternyata Ini Alasannya

Aturan ini dibuat untuk melindungi anak dari bahaya negatif dari konten negatif diranah digital. 

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga meminta pengelola platform media sosial untuk ikut melindungi masyarakat dari informasi DFK.

"Ini merusak sendi-sendi demokrasi. Misalnya, kita mau menyampaikan satu aspirasi, menyampaikan satu pendapat. Tetapi tiba-tiba di sosial media dibumbui atau ditambahkan dengan informasi-informasi yang tidak sesuai."

"Itu kan merusak semangat kita untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kita," kata Wakil Menteri Komdigi, Angga Raka Prabowo, saat berdiskusi bersama Kepala PCO Hasan Nasbi, Selasa 26 Agustus 2025.

Angga mengimbau semua pihak bersama-sama melakukan verifikasi terhadap seluruh informasi yang beredar. 

Termasuk para pengelola platform media sosial agar menjaga ruang digital. Jika ada konten mengandung DFK, platform harus menindak secara otomatis melalui sistem.

Sumber: reportase