Yuliarso Jangan Gertak Doang, Ditantang Buka Aktor PPDB Jilid II

  KEJAKSAN- Pernyataan kader Partai Demokrat (PD), HP Yuliarso BAE, yang akan membeberkan aktor PPDB jilid II tahun 2012 jika semua pihak terus menyudutkan Wakil Wali Kota Nasrudin Azis, membuat Pembina Dewan Pendidikan (DP) Kota Cirebon, Agus Alwafier By MM, keheranan. \"Saya justru heran dengan apa yang disampaikan Pak Yuliarso untuk buka-bukaan soal PPDB. Apa selama ini ada yang ditutup-tutupi,\" ujar Agus penuh tanya, kemarin. Agus pun meminta Yuliarso untuk membuka aktor-aktor yang telah disebutkannya. \"Coba buka Pak Yuliarso, biar semua jelas dan clear. Jangan hanya omong saja,\" lanjutnya. Dikatakan, bila saat ini baru hendak buka-bukaan nama aktor, ini sudah menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dalam pelaksanaan PPDB. \"Jelas kalau memang ketua DPRD ingin buka-bukaan, keberanian beliau sangat kami apresiasi. Yang penting jangan tanggung-tanggung,\" bebernya. Senada, Akademisi Unswagati Sigit Gunawan SH juga meminta Ketua DPRD Kota Cirebon HP Yuliarso BAE membeberkan aktor PPDB jilid II tahun lalu. \"Bila memang ingin membeberkan, jangan setengah-setengah, dan hal ini harus diapresiasi,\" lanjutnya. Dia berharap Yuliarso tidak main-main dengan ucapannya. \"Kalau memang punya datanya, silakan buka-bukaan. Justru ini lebih baik. Agar semuanya tahu apa yang terjadi selama ini,\" tukasnya. KLAIM DISDIK Secara terpisah, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon membantah terjadinya penambahan rombongan belajar (rombel) pasca penutupan PPDB. Ketua PPDB 2013, Abdul Haris, mengatakan, jumlah rombel yang ada tidak seperti rumor yan beredar selama ini. Dikatakannya, pihak dinas pendidikan telah menggelar rapat bersama dengan kepala sekolah. Dari rapat tersebut diketahui bahwa memang ada kelebihan siswa dari kuota yang ada. Namun tidak sampai terjadi penambahan rombel. \"Tadi (kemarin, red) rapat dan tidak seperti yang dibayangkan. Memang sejumlah sekolah kelebihan murid, tapi kelebihannya juga tidak banyak,\" ujar Haris, kemarin (18/7). Maka dari itu, lanjut dia, untuk menanggulangi kelebihan siswa itu, akhirnya dibuatlah kelas gemuk. Sehingga isi satu kelasnya lebih dari 40 siswa. \"Ya akhirnya seperti itu, ada kelas yang isinya 42 siswa, 44 siswa,\" lanjutnya. Hingga saa ini, ditegaskan Haris, pihaknya masih belum mendapatkan laporan terkait rombel secara resmi dari pihak sekolah. Lebih lanjut dikatakan Haris, siswa titipan yang ada tidak sebanyak apa yang dibayangkan oleh masyarakat selama ini. Diakuinya, memang ada sekitar 300 siswa yang dititipkan oleh Wakil Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis. Namun dalam pelaksanaannya, tidak seluruhnya melakukan daftar ulang, hanya sebagian kecil. \"Memang benar seperti yang muncul di media, di SMPN 2, SMPN 6 dan sekolah lainnya, tapi itu tidak seperti yang dibayangkan. Saat daftar ulang, banyak yang tidak melakukan proses daftar ulang,\" tukasnya. Apakah kebijakan itu tidak melanggar perwali? Haris mengatakan pihak kepala sekolah tidak melakukan pelanggaran perwali. Karena kata dia, kepala sekolah tidak melakukan aksi titip menitip. \"Kepala sekolah tidak menyalahi perwali. Selama pelaksanaan PPDB, kepala sekolah telah menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan aturan yang ada,\" bebernya. Dikatakan Haris, saat ini dinas pendidikan pun sedang menurunkan tim untuk melakukan pengecekan tekait rombel dan jumlah siswa. \"Pak kadis sudah menugaskan tim pengawas,\" tukasnya. Sedangkan Wakil Ketua Komis C DPRD Kota Cirebon, Andi Riyanto Lie SE mengatakan hampir seluruh sekolah favorit mengalami kelebihan murid. Sementara siswa yang kekurangan siswa tetap kekurangan siswa. \"Jadi kebijakan PPDB jilid II ini tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Jadi kesalahan siapa ini? Harus ada yang bertanggung jawab pada publik,\" bebernya, kemarin. Andi pun mendorong upaya Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) untuk mem-PTUN-kan permasalahan PPDB ini. Maksudnya agar diketahui pihak yang bersalah dan harus bertanggung jawab. \"Biar pengadilan yang menentukan. Yang terpenting BMPS jangan layu sebelum berkembang, karena PTUN-lah yang bisa menjawab siapa yang sah dan harus bertanggung jawab,\" pungkasnya. (kmg)

Sumber: