Soal PPDB, Warga Diminta Lapor ke Inspektorat

KEJAKSAN- Inspektorat bakal memberikan sejumlah rekomendasi kepada wali kota terkait pelaksanaan PPDB 2013 Inspektur Inspektorat Drs Sumanto mengatakan, hingga saat ini pengolahan data masih berlangsung. “Dari pengolahan data itu akan diketahui penyebabnya seperti apa. Insya Allah mulai minggu depan kami laporkan ke Pak Wali,” ujarnya, kemarin (19/7). Lebih lanjut dikatakan, pihaknya mengkroscek sejumlah data. Seperti data rombel, data siswa, jumlah rombel dan jumlah siswa per kelasnya. Sebagian besar, kata dia, data-data tersebut sudah masuk pada inspektorat. “Data rombel, data siswa sebagian besar sudah masuk. Nah pengolahan data ini yang sedang kami lakukan. Nantinya data-data itulah yang akan mendasari kami dalam hal membuat rekomendasi,” ujarnya. Bila ada pihak-pihak lain yang memiliki data atau bukti pelanggaran PPDB, lanjut dia, bisa juga melaporkan pada inspektorat, untuk kemudian dicarikan kebenarannya. “Silakan datang ke sini. Apabila ada yang merasa dirugikan, bisa lapor dan akan kami tindaklanjuti. Akan kami coba klarifikasi,” tukasnya. Dilanjutkan Sumanto, tugas inspektorat hanyalah sebagai pengawasan. Sehingga, dalam pengawasan PPDB online 2013 ini tugas inspektorat hanya sampai memberikan rekomendasi untuk wali kota. Sementara untuk eksekusi sanksi bila ditemukan pelanggaran atau yang lainnya, itu semua berada di tangan pimpinan daerah. “Kita hanya memberikan rekomendasi, tapi yang menindak bukan kita. Yang berhak menindak itu pimpinan daerah. Berdasarkan rekomendasi yang telah kami sampaikan,” lanjutnya. Yang harus digaris bawahi, kata dia, konflik PPDB ini jangan sampai merugikan siswa dan mengganggu kondusivitas Kota Cirebon. Sementara Wali Kota Cirebon Drs Ano Sutrisno MM tidak mau berkomentar banyak soal PPDB. Dia hanya mengatakan masih ada masyarakat yang belum siap untuk menjalankan PPDB sesuai dengan track yang ada. “Masih ada elemen masyarakat yang belum siap untuk melaksanakan PPDB sesuai jalurnya,” tukasnya. DISDIK SWEEPING KK SISWA Sementara itu, Disdik Kota Cirebon mengumpulkan seluruh kepala SMPN dan SMAN, Kamis pagi (18/7) di SMAN 4 Cirebon. Tujuannya, disdik memberikan amanat kepada kepala sekolah agar meminta kartu keluarga (KK) dari seluruh siswa kelas VII hingga XII (tujuh hingga dua belas). Langkah ini dilakukan untuk pendataan sekolah gratis. Ketua PPDB 2013, Abdul Haris MPd, mengakui Disdik Kota Cirebon mengumpulkan kepala sekolah untuk diberikan arahan. Yakni, seluruh siswa dari kelas VII SMP sampai XII SMA, diwajibkan menyerahkan KK. Tidak peduli warga Kota Cirebon atau luar kota, seluruh siswa harus menyerahkan KK kepada pihak sekolah. Disdik, kata Haris, memberikan tenggat waktu hingga satu minggu sejak pengumuman disampaikan pada Kamis kemarin. “Pengumpulan KK ini untuk mendata siswa yang akan mendapatkan beasiswa,” terangnya kepada Radar, Jumat (19/7). Bisa jadi, langkah ini merupakan bentuk sweeping atau pencarian data melalui KK siswa tersebut. Haris menjelaskan, beasiswa tidak hanya diberikan kepada warga kota Cirebon, luar kota sekalipun, sepanjang tercatat sebagai siswa di sekolah negeri Kota Cirebon, akan mendapatkan beasiswa pendidikan. Dana bantuan beasiswa untuk siswa asal luar kota Cirebon, diberikan oleh Disdik Jawa Barat. Dimana, mereka akan mengadakan pembiayaan pendidikan berupa bantuan kepada siswa yang ada di Kota Cirebon khususnya. “Warga luar kota hanya dapat dari provinsi. Untuk siswa asal kota Cirebon, Kita tambah dari APBD Kota,” terang Abdul Haris. Hal ini mulai berlaku tahun ajaran 2013-2014. Haris menerangkan, langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya pendidikan bagi siswa. Setidaknya, biaya SPP dapat digratiskan untuk tingkat SMPN dan SMAN. “Semoga bisa demikian. SPP di sekolah hingga SMA bisa gratis,” harapnya. Terkait biaya dana sumbangan pembangunan (DSP), Disdik Kota Cirebon belum dapat menjamin dihapuskan seluruhnya. Namun Haris memastikan, dengan bantuan ini setidaknya dapat mengurangi besaran dana DSP yang dibebankan sekolah kepada orang tua siswa baru. Langkah ini disambut baik kepala sekolah. Drs Totong Muslihat MPd selaku kepala sekolah SMAN 6, mendukung penuh kebijakan disdik yang satu ini. Menurutnya, langkah pendataan selain untuk memberikan beasiswa, dapat pula dimanfaatkan untuk mengetahui jumlah ssiwa kota dan luar kota dari SMP maupun SMA. Data tersebut, bisa dimanfaatkan guna kepentingan bantuan siswa maupun data PPDB tahun depan. Disamping itu, jika tahun depan tetap berlaku kuota, komposisi 75-25 persen sekalipun, sekolah tidak akan kekurangan siswa baru. “Siswa luar kota yang sekolah di SD, SMP, SMA Kota Cirebon, mencapai 25 sampai 30 persen,” terangnya. Karena itu, Totong mendukung langkah sweeping KK siswa ini. Menurutnya, langkah progresif Disdik ini, harus dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan pendidikan. Bahkan, dia mengusulkan agar Kelurahan memiliki data orang kota yang sekolah di luar kota. Bisa jadi, ada siswa asal kota Cirebon yang SMP di Kabupaten Cirebon dan ingin masuk SMAN Kota Cirebon. Data melalui sensus KK tersebut, dapat menambah akurasi tinggi PPDB maupun bantuan pendidikan. Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon, Abdul Rozak MPd menegaskan, pengumpulan atau sweeping (pembagian KK menurut asal siswa) sangat bermanfaat untuk memperbaiki PPDB tahun depan. Meskipun kali ini bertujuan untuk pendataan beasiswa dan sejenisnya, tidak menutup kemungkinan data tersebut digunakan pula untuk PPDB 2014. Terkait PPDB, Rozak menilai perlu adanya perbaikan mental pejabat hingga masyarakat. “PPDB harus mencerminkan instrumen peningkatan mutu dan keadilan,” ucapnya kepada Radar. Rozak menduga, pada PPDB tahun ini tidak semua data hasil rekonsiliasi merupakan siswa warga kota Cirebon. Karena itu, menghindari hal ini terjadi, pendataan harus dilakukan sejak sekarang. Terpenting, perbaikan mental birokrat pendidikan di Disdik Kota Cirebon, harus dimulai dari sekarang. Rozak menilai, kepala sekolah hanya pelaksana pendidikan yang diatur oleh kebijakan Disdik dan pimpinan. “Masyarakat harus dididik. Saya menemukan, ada warga kota yang menitip di empat orang dalam satu sekolah. Ini mental yang buruk,” ucapnya. Karena itu, perbaikan PPDB tahun 2014 nanti, mental masyarakat harus dibenahi agar tidak mudah mengeluh dan bersaing sehat. (kmg/ysf)

Sumber: