Endus Korupsi Perbaikan Pantura

JAKARTA - KPK kini tengah menyorot pembangunan infrastruktur jalan di Pantura. Lembaga antirasuah itu melakukan pengkajian dan ternyata ditemukan potensi korupsi dalam proyek jalan dan jembatan yang setiap mendekati Lebaran dilakukan perbaikan tersebut. \"Kami masih menghimpun data dari berbagai sumber terkait hal itu (proyek jalan dan jembatan di Pantura),\" jelas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Menurut dia, sebenarnya sejak tiga tahun lalu, KPK melalui program Indonesia Memantau Jalan telah melakukan kajian potensi korupsi terkait proyek-proyek perbaikan jalan nasional dan provinsi sepanjang Pantura. \"Kajiannya dulu kita mulai di Jawa Timur,\" ujar Bambang. Melalui program tersebut, KPK menemukan informasi-informasi mengenai dugaan penyalahgunaan. Persoalan itu di antaranya muncul pada status jalan, kualitas infrastruktur, penggunaan bahan dan nilai proyeknya. \"Kadang informasi tentang panjang jalan itu tidak sesuai. Atau perbaikan dilakukan berulang. Kita juga akan telusuri siapa saja sih pengusaha yang terlibat pengerjaan proyek itu. Jangan-jangan perusahaannya itu-itu saja,\" papar Bambang. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan potensi korupsi dalam pengadaan jalan ini masih dalam penanganan bidang pencegahan KPK. Belum masuk ke bidang penindakan. Namun jika kajian memiliki data yang cukup akurat, hal itu akan diarahkan ke pengaduan masyarakat (dumas). \"Saat ini kami sedang melakukan akselerasi pendekatan pencegahan dan penindakan. Ini harus dilakukan karena kita melihat korupsi saat ini sudah sistemik dan massif,\" papar Abraham. Oleh karena itu, Abraham menilai KPK harus menemukan formula yang tepat untuk melakukan pencegahan korupsi di segala bidang. Wakil Ketua KPK Busyro Muqaddas menambahkan, temuan lainnya adalah pekerjaan \"abadi\" perbaikan jalur Pantura. Dia mempertanyakan pemberian izin terhadap kendaraan besar kelebihan muatan. Padahal, beban berlebih justru mempercepat kerusakan jalan. \"Harus dibenahi, siapa pemberi izin impornya?\" tanya Busyro. Mantan ketua KPK itu juga memberi perhatian pada Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya atas keluarnya izin. KPK menduga tidak ada koordinasi yang baik antara Departemen PU, Kemendagri dan pemerintah provinsi. Dia menyebut sangat kompleks problem di hulu dan hilir. Sementara Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Ditjen Bina Marga Kemen PU, Winarno memastikan kalau pihaknya bekerja dengan baik. Dia yakin betul tidak ada korupsi dalam perbaikan jalan di Pantura. Dia mengklaim semuanya sudah sesuai dengan prosedur pembuatan jalan. Soal rutinnya pekerjaan di jalur Pantura, dia menuding beban jalan berlebih sebagai penyebabnya. Kendaran-kendaraan kelebihan muatan disebutnya tetap merusak jalan meski bahan yang dipakai kualitas tinggi. \"Pantura itu salah satu jalan terpadat di dunia. Permukaan jalan sudah tidak kuat menahan beban,\" terangnya. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan bahwa KPK memang berhak melakukan audit atau pemeriksaan terhadap anggaran perbaikan jalan di Pantura. \"Ya silakan, itu hak mereka. Semua sudah punya tugasnya masing-masing,\" ujarnya saat launching koordinasi PPNS bidang tata Tata Ruang Kementerian PU. KENAIKAN TARIF BUS MAKSIMAL 30 PERSEN Sementara itu, peringatan penting bagi perusahaan otobus (PO) agar tidak menaikkan tarif angkutan seenaknya jelang Lebaran, muncul dari Kementerian Perhubungan. Kemarin, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Suroyo Alimoeso menegaskan, kenaikan maksimal hanya boleh 30 persen. Lebih dari itu, masyarakat bisa melapor dan kementerian siap memberi sanksi pada PO. Saat diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Suroyo mengatakan kenaikan itu berdasar pada tarif harga normal saat ini. Diharapkan agar masyarakat ikut memantau peribahan harga agar PO tidak melakukan kecurangan. \"Penumpang bisa menghitung sendiri harga maksimalnya, jika lebih mahal dari harga maksimal laporkan,\" katanya. Lebih lanjut dia menjelaskan, pemberlakuan harga maksimal dan minimal itu untuk memberi jaminan harga pada konsumen. Harusnya, itu juga berbanding lurus pada membaikya servis untuk para penumpang. Dia juga menyadari kalau mendekati Lebaran biasanya ada kenaikan harga di berbagai sektor. Di samping itu, kebijakan batas atas dan bawah ada untuk memberikan kenyamanan pada keselamatan pengguna jasa transportasi. Di luar harga yang ngawur, tidak adanya batas bisa membahayakan penumpang. Dicontohkan, saat penumpang sepi PO menurunkan harga hingga 50 persen. Bisa dipastikan pemilik tidak punya anggaran untuk memelihara kendaraan. Disebutkan Suroyo, batas atas kenaikan tarif bus itu bukan hal baru. Konsep batas atas maksimal 30 persen dan batas bawah 20 persen katanya masih mengacu pada aturan lama. \"Tidak ada kenaikan tarif di tahun kelima ini. Yang ada ketentuan tarif batas atas dan bawah,\" imbuhnya. Untuk melaporkan PO yang nakal, kata Suroyo, juga tidak sulit. Penumpang tinggal melampirkan bukti tiket bus yang dibelinya. Jangan lupa, foto copy juga ikut disertakan agar laporan valid. Setelah itu, Kemenhub melakukan kajian terhadap laporan untuk menemukan bukti benar tidaknya ada kenaikan diambang batas. Kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan terutama saat mencapai puncak arus mudik. Kemenhub memprediksi puncak kepadatan mudik Lebaran jatuh pada H-3 dan H-4 Lebaran atau Sabtu (3/8) dan Minggu (4/8). Sedangkan Jumat (2/8) diprediksi masih lengang karena warga mempertimbangkan adanya salat Jumat. Nah, pekerjaan rumah (PR) pemerintah menurut Suroyo ada pada puncak arus mudik tersebut. Versinya, akalau pemerintah mampu mengurai kemacetan pada dua hari itu, kemacetan saat mudik bukan lagi masalah besar. \"Yang harus kami urai nantinya di jalur Pantura,\" tandasnya. Ada dua jalur yang menjadi fokus utama Kemenhub. Yakni, dari Cikampek ke arah Indramayu dan Cirebon ke Tegal. Hingga kini, dia mengklaim sudah memiliki beberapa strategi untuk mengatasi kemacetan. Namun, Suroyo tidak mengurai apa saja langkah-langkah itu. Salah satu yang dia sebut bisa mengurangi kemacetan dan kepadatan kendaraan adalah dengan melarang lewatnya kendaraan pengangkut barang berat. Larangan bagi kendaraan berat yang tidak membawa sembako dan muatan penting lainnya diberlakukan pada H-4 Idul Fitri. Kendaraan berat itu bisa beroperasi lagi paska Lebaran. \"Untuk keselamatan pemudik juga. Pelarangan untuk mengurangi kemacetan karena kendaraan berat jalannya lambat,\" urainya. Dipastikan olehnya saat arus mudik mulai menyemut nanti jumlah polisi, alat berat, dan runway bandara ditambah. Malah, dia punya angan-angan kalau jalaur motor ada sendiri. Cara lain untuk mengurangi kepadatan di jalan adalah dengan menggelar mudik gratis. Untuk menggelar mudik bareng itu, pemerintah menganggarkan Rp25 miliar. Rencananya, anggaran itu ditujukan untuk mengangkut sekitar 30 ribu sepeda motor dan 60 ribu pemudik. Sedangkan moda transportasi yang disediakan pemerintah adalah kereta api, kapal laut, dan truk. \"Motornya nanti dinaikkan truk dan penumpangnya naik bus,\" urainya. Untuk meningkatkan kenyamanan, meskipun gratos pemerintah tetap memberikan cover asuransi. Ada banyak rute yang dipersiapkan untuk mudik gratis itu, di antaranya menuju Cirebon, Purwokerto, Cilacap, Wonosobo, Lampung, hingga Solo. Pemudik tinggal membawa KTP, SIM, dan STNK kekantor Kementerian Perhubungan setempat.  (dim/gun/dod)

Sumber: