P3C Setuju Provinsi Jawa Barat Berganti Nama Sunda, Ini Catatannya

CIREBON - Wacana Provinsi Jawa Barat berganti nama menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda terus mendapat tanggapan dari berbagai kalangan publik. Terutama publik di wilayah 3 Cirebon.

Wacana pergantian nama Provinsi Sunda sendiri mengemuka pada Kongres Sunda, Senin (12/10). Wacana semakin menguat setelah mendapat dukungan Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad, yang hadir pada kesempatan Kongres Sunda.

Menanggapi wacana itu, Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C), Mohammad Jazuli, angkat suara. Ia setuju dengan hasil Kongres Sunda terkait wacana nama Provinsi Sunda yang dilaksanakan Senin kemarin.

Baca juga:

Tanggapi Wacana Provinsi Sunda, Budayawan: Provinsi Cirebon Lebih Terhormat

Fadel Muhammad Dukung Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Jadi Sunda

Walikota Cirebon Tolak Wacana Provinsi Sunda

Alasannya, karena hal tersebut menjadi hak masyarakat Sunda baik secara politik maupun kebudayaan. Tidak lain agar menjadi identitas yang mewujud dalam sistem untuk kesejahteraan, pelestarian budaya serta kreativitas yang menghidupkan cita-cita luhur para sesepuh Sunda.

Akan tetapi, ia membuat catatan, pemerintah provinsi juga harus menghormati hak suku, bahasa dan budaya yang ada di wilayah Jawa Barat lainnya seperti Cirebon dan Betawi. Maka, ketika itu terjadi, Cirebon juga harus menjadi provinsi baru yang terpisah dari Sunda.

\"Dan pemerintah Provinsi Jabar dalam hal ini kang Emil dan Kang Uu harus memperjuangkan hal tersebut terwujud. Sebagai komitmen, sikap adil dalam memimpin dan kepedulian terhadap masyarakat pantura atau Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan),\" tuturnya kepada radarcirebon.com, Kamis (15/10).

Alasan tersebut, kata Jazuli, bukan hanya reaksi atas usulan hasil dari Kongres Sunda kemarin. Melainkan hasil dari analisis ekonomi-politik yang matang. Seperti penelitian dan kajian yang selama ini dibedah P3C sendiri ataupun para akademisi, para tokoh dan ahli dalam bidang ekonomi serta otonomi.

\"Maka dengan adanya pemisahan administratif wilayah, seluruh kawasan Jawa Barat akan mudah tersentuh pembangunan yang adil dan merata untuk kesejahteraan rakyat. Mempercepat aksesibilitas, mempercepat pembangunan SDM yang unggul dan pembangunan ekonomi yang humanis bagi masyarakat,\" terangnya.

Sumber: