DPRD Kawal Pembahasan RAPDB 2021

CIREBON – Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kota Cirebon tahun 2021 segera dibahas oleh eksekutif dan legislatif. Itu setelah dalam forum rapat paripurna DPRD Kota Cirebon, Senin (9/11), disampaikan draf nota keuangan dan Raperda RAPBD 2021 oleh Walikota Cirebon kepada DPRD Kota Cirebon.

Postur RAPBD 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020. Baik dari sisi pendapatan daerah, maupun belanja daerah. Hal ini mengacu pada realitas kondisi perekonomian di masa pandemi Covid-19 yang masih dalam upaya merangkak untuk bangkit kembali.

• 

Dalam nota keuangan RAPBD 2021, pendapatan daerah jumlah totalnya mencapai Rp1.430.072.291.240. Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp516.907.457.500 dan pendapatan transfer Rp872.555.333.740.

Sedangkan belanja daerah dalam RAPBD 2021 ditargetkan total mencapai Rp1.445.172.696.240. Terdiri dari belanja operasional dan modal sebesar Rp1.440.612.696.240, dan belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp4.560.000.000.

• 

Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati SPd menjelaskan, sesuai UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, disebutkan bahwa kepala daerah wajib mengajukan Raperda APBD dengan disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. 

Raperda APBD tersebut seharusnya disampaikan paling lambat pekan pertama bulan Oktober. Akan tetapi,  karena penyesuaian penanganan pandemi Covid-19, maka nota pengantar RAPBD Kota Cirebon tahun 2021 baru bisa disampaikan di awal November.

• 

“Penyusunan RAPBD tahun 2021, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penangan pandemi virus Corona. Di antaranya, penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, hingga penyediaan jaring pengaman sosial,” ujar Affiati, saat memimpin jalannya rapat paripurna.

• 

Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH menjelaskan, postur APBD 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan APBD 2020 sebelum perubahan ini, mengingat, kondisi di berbagai sektor perekonomian, berpengaruh pada target pendapatan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan di Kota Cirebon.

“Seperti diketahui, kita tidak bisa berandai-andai dalam memprediksi pendapatan darah, melihat realita yang ada bahwa pengalaman di tahun 2020 dengan kondisi pandemi, sektor pendapatan banyak menurun. Sehingga, pada RAPBD 2021, prediksi anggaran menggunakan penghitungan yang realistis,” ujarnya.

Dia bersyukur karena semua fraksi di DPRD menerima dan memahami kondisi tersebut. Serta, menitipkan pesan dan masukan kepada eksekutif agar penggunaan belanjan daerah dapat dialokasikan secara efisien dan tepat sasaran. Sehingga, anggaran yang terbatas ini bisa maksimal manfaatnya.

Sementara itu, rapat paripurna juga langsung dilanjutkan dengan pembacaan pandangan umum dari sembilan fraksi yang ada di DPRD Kota Cirebon. Garis besar dari kesimpulan pandangan umum fraksi-fraksi tersebut, menyetujui agar RAPBD 2021 dapat segera dilanjutkan ke tahapan pembahasan. (azs/adv)

https://www.youtube.com/watch?v=8Xg4wqoHoWg

Sumber: