SDN 3 Mertapada Dikirimi Mebeler

SUMBER - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon hari ini, Sabtu (17/7 akan mengirim 40 set mebeler untuk SDN 3 Mertapada Kecamatan Astanajapura. Mebeler yang terdiri dari meja dan kursi ini untuk sarana belajar kelas 5 dan 6 di sekolah tersebut. Karena, selama ini, siswa di sekolah itu belajar di lantai. Kadisdik Drs H Dudung Mulyana MSi membantah siswa di sekolah tersebut tidak menggunakan mebeler sampai tiga tahun. Yang benar, kata dia siswa kelas 5 dan 6 itu baru satu tahun belajar di lantai. “Kepala sekolah juga baru melaporkan kalau sekolahnya kekurangan mebeler,” katanya didampingi Kabid Prasekdiksar Drs H Hartono MM, kemarin (16/7). Ia menegaskan, Pemkab Cirebon  dalam hal ini Disdik bukan berarti tidak peduli dengan sarana dan prasarana sekolah. Semua mendapat perhatian, hanya saja disesuaikan dengan anggaran yang ada. Dudung menyayangkan kepala sekolah yang tidak mempunyai inisiatif untuk mengadakan mebeler. Mestinya, kekurangan mebeler ini bisa disiasati dari dana BOS, walapun tidak mencukupi. “Saya sudah mutasi kepala SDN 2 Mertapada ke sekolah terpencil,” ujarnya. Dudung menambahkan sebenarnya gedung SDN 2 Mertapada tersebut dibangun dari dana role sharing, di mana alokasi dananya hanya untuk bangunan dan tidak termasuk pengadaan mebeler. Berbeda jika alokasinya dari dana DAK yang mencakup mebeler,  sehingga wajar saja tidak ada mebelernya. Namun demikian dirinya mengucapkan terima kasih atas info dari media  ada sekolah yang masih lesehan tanpa meja dan kursi. “Terima kasih atas pemberitahuannya,” kata Dudung. Menurut mantan kadisnakertrans ini, pengadaan mebeler ini sebenarnya sudah dimasukkan dalam APBD murni, malah bulan ini direncanakan sudah turun. Selain itu Dudung juga menambahkan, kondisi gedung SD di kabupaten saat ini kondisinya banyak yang memprihatinkan. Bahkan, ada 30 persen gedung SD yang kondisinya sudah rusak. Namun kerusakan bangunan itu sebenarnya  bangunan saat menjadi sekolah Inpres sekitar akhir tahun 70-an. Sambil berkelalar Dudung memplesetkan SD Inpres sebagai SD dengan kepanjangan dari Ini Proyek Enak Sekali. Sementara itu, Ketua PGRI Kabupetan Cirebon Drs Dadang M Daud MM  MPd mengaku prihatin masih ada siswa yang belajar di lantai. Menurut dia pemkab harus bisa menyiapkan sarana pendidikan yang memadai. “Kualitas pendidikan sangat ditunjang dengan sarana dan prasarana. Bagaimana mungkin kualitas pendidikan baik kalau sarananya tidak lengkap,” katanya. DITINJAU Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PKS, Toif SPd langsung melihat sekolah yang berlantai dua tersebut. Didampingi sejumlah wartawan, anggota komisi IV tersebut menemui para guru dan meminta penjelasan terkait kondisi tersebut. “Ada yang tidak beres dengan penyediaan mebeler untuk sekolah ini. Setelah saya tanya-tanya ternyata memang sekolah ini sudah mengusulkan, namun belum terealisasi,” katanya. Toif mengakui  permasalahan pendidikan di Kabupaten Cirebon sangat kompleks, dan birokrasi sebagai instansi yang melayani kepentingan publik tidak bisa bekerja secara cepat, tepat dan akurat. “Sekolah sudah mengusulkan pengadaan mebeler cukup lama. Semestinya dinas pendidikan cepat dalam pemroses setiap pengusulan dan mengabulkan berdasarkan kebutuhan,” tuturnya. Dia meminta Disdik peka terhadap persoalan menyangkut pelayanan yang sangat dasar bagi siswa. Karena dari segi sumber anggaran baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat telah menggelontorkan banyak uang untuk mendanai kegiatan pendidikan. “Untuk  alokasi anggaran, sektor pendidikan paling tinggi dibandingkan sektor lain. Oleh karena itu,  Disdik harus melakukan perencanaan secara matang agar tidak terjadi lagi hal-hal yang demikian,” katanya. (ras/abd/jun)

Sumber: